Jelang Putusan MK, Denny Indrayana: Insyaallah Gibran Didiskualifikasi!
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA – Anggota DPR RI TA Khalid menilai banjir yang melanda Aceh saat ini berdampak lebih parah dibanding tsunami 2004 lalu.
Hal ini dikemukakan Khalid saat meninjau bantuan korban banjir di Bandara Sultan Malikussaleh, Aceh Utara, Senin (1/12/2025).
"Dulu tsunami menelan korban jiwa ribuan orang, namun akses jalannya bisa dibuka tiga hari setelah bencana. Saat ini, hingga hari ke-11, sejumlah wilayah masih terisolasi. Dampaknya terhadap infrastruktur jauh lebih luas dan parah," ujar TA Khalid.Baca Juga:
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, hampir seluruh daerah yang terdampak banjir mengalami kerusakan fasilitas publik, termasuk sekolah, rumah, jalan, dan jembatan.
Khalid menilai luasnya wilayah terdampak layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Berdasarkan data sementara, banjir dan longsor di Aceh telah menewaskan 156 orang dan melukai 1.838 jiwa.
Sebanyak 955.322 warga atau 214.940 kepala keluarga terdampak bencana di 18 kabupaten/kota.
Untuk mempercepat distribusi bantuan, Bandara Sultan Malikussaleh menjadi pusat pengiriman logistik lewat jalur udara, sementara Pelabuhan Krueng Geukuh menjadi titik distribusi melalui jalur laut.
Khalid yang datang bersama pesawat Hercules membawa bantuan darurat mengatakan, DPR RI telah meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional.
"Perbandingannya jelas. Saat tsunami, hanya infrastruktur di tiga kabupaten yang rusak parah. Sekarang, hampir seluruh wilayah terdampak," tambahnya.
Banjir Aceh menambah daftar panjang bencana alam yang menimbulkan kerugian besar di Provinsi Aceh, sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat mitigasi bencana di masa mendatang.*
(k/dh)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui dan mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan me
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim uji coba penyajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dapat mengurangi juml
NASIONAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi, Nur Erdia
HUKUM DAN KRIMINAL