Data ini mengacu pada Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) Kementerian Kehutanan.
Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menegaskan, "Hutan alam Sumut saat ini tinggal 10–14 juta hektare. Banyak wilayah telah berubah fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman."
Kerusakan hutan berdampak langsung terhadap ekosistem dan keberlangsungan DAS (Daerah Aliran Sungai).
Sebagian besar DAS di Sumatera kini kritis, dengan tutupan hutan alam kurang dari 25 persen. Batang Toru, bentang hutan tropis terakhir di Sumut, menjadi sorotan utama.
Selama 1990–2022, Greenpeace mencatat deforestasi seluas 70 ribu hektare atau 21 persen dari luas DAS Batang Toru, menyisakan hanya 167 ribu hektare hutan alam.
Areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif seluas 94 ribu hektare, termasuk izin pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pemanfaatan hutan, turut memperparah tekanan pada ekosistem.
Akibatnya, potensi erosi mencapai 31,6 juta ton per tahun, sebagian besar berasal dari wilayah rawan erosi.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menekankan, pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.
"Hutan Sumatera hampir habis, degradasi lingkungan parah, dan masyarakat menanggung harga mahal dari bencana ekologis," ujarnya.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Iqbal Damanik, menambahkan, hujan ekstrem akan terus mengintai sebagai dampak krisis iklim.
"Dampak krisis iklim bukan hanya angka statistik, tetapi mengancam nyawa dan kehidupan masyarakat," katanya.
Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan 604 korban jiwa.