Viral di Media Sosial, Oknum Kades Paluta Diduga Todongkan Pistol ke Warga
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Darurat Nasional.
Desakan itu disampaikan Ketua MPW ICMI Aceh, DR. Taqwaddin, dalam keterangan pers di Banda Aceh, Sabtu, 6 Desember 2025.
Baca Juga:Dalam surat bernomor 51-A/ICMI.01/MPW/12/2025, ICMI menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusakan luas akibat banjir dan longsor yang dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat.
Kondisi tersebut, menurut ICMI, telah memenuhi kriteria Bencana Tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Penetapan status darurat nasional diperlukan agar mobilisasi sumber daya BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, serta anggaran darurat dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi," ujar Taqwaddin.
Dalam pernyataannya, ICMI menyampaikan enam butir sikap:
-Mendesak pemerintah menetapkan banjir Aceh–Sumut–Sumbar sebagai Bencana Darurat Nasional untuk memungkinkan pengerahan sumber daya nasional secara terpadu.
-Meminta pembentukan Satgas Nasional Penanganan Banjir Sumatera guna mengonsolidasikan operasi tanggap darurat.
-Mendorong percepatan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, mencakup ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, penanganan penyakit pascabencana, serta dukungan psikososial.
-Menegaskan bahwa bencana ini merupakan masalah ekologis struktural, sehingga diperlukan audit daerah aliran sungai (DAS), peninjauan izin tambang dan perkebunan di hulu, moratorium izin baru di kawasan kritis, serta percepatan rehabilitasi ekosistem.
-Menuntut penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nasional (R3P) yang meliputi pemulihan ekologi, infrastruktur, ketahanan pangan-gizi, relokasi kawasan risiko tinggi, serta penguatan desa sebagai basis mitigasi.
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan sebanyak 23 anggota Korps Marinir tertimbun longsor di kawasa
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya penyalahgunaan nitrous oxide
KESEHATAN
