Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Thomas Djiwandono Tekankan Kolaborasi Antar-Pengelola Kebijakan
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
BANDA ACEH — Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Darurat Nasional.
Desakan itu disampaikan Ketua MPW ICMI Aceh, DR. Taqwaddin, dalam keterangan pers di Banda Aceh, Sabtu, 6 Desember 2025.
Baca Juga:Dalam surat bernomor 51-A/ICMI.01/MPW/12/2025, ICMI menyatakan keprihatinan mendalam atas kerusakan luas akibat banjir dan longsor yang dinilai telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat.
Kondisi tersebut, menurut ICMI, telah memenuhi kriteria Bencana Tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Penetapan status darurat nasional diperlukan agar mobilisasi sumber daya BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait, serta anggaran darurat dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi," ujar Taqwaddin.
Dalam pernyataannya, ICMI menyampaikan enam butir sikap:
-Mendesak pemerintah menetapkan banjir Aceh–Sumut–Sumbar sebagai Bencana Darurat Nasional untuk memungkinkan pengerahan sumber daya nasional secara terpadu.
-Meminta pembentukan Satgas Nasional Penanganan Banjir Sumatera guna mengonsolidasikan operasi tanggap darurat.
-Mendorong percepatan bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan, mencakup ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, penanganan penyakit pascabencana, serta dukungan psikososial.
-Menegaskan bahwa bencana ini merupakan masalah ekologis struktural, sehingga diperlukan audit daerah aliran sungai (DAS), peninjauan izin tambang dan perkebunan di hulu, moratorium izin baru di kawasan kritis, serta percepatan rehabilitasi ekosistem.
-Menuntut penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nasional (R3P) yang meliputi pemulihan ekologi, infrastruktur, ketahanan pangan-gizi, relokasi kawasan risiko tinggi, serta penguatan desa sebagai basis mitigasi.
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
