ACEH BESAR – Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun dalam waktu enam bulan.
Rencana ini diungkapkan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat koordinasi penanganan dan pemulihan bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
"Untuk daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat dan sebagian Sumatera Utara, kami akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat yang kini tinggal di pengungsian akan dialihkan ke huntara yang dibangun Satgas TNI-Polri," kata Suharyanto.Baca Juga:
SETELAH PEMBANGUNAN huntara, Suharyanto menyebut akan dibangun hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya hanyut atau rusak berat.
Pemerintah meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membantu pembangunan huntap, sementara rumah yang rusak tapi warganya tidak harus pindah akan diperbaiki oleh Satgas BNPB.
HARGA SATU UNIT huntara diperkirakan Rp 30 juta dengan tipe 36 yang sudah dilengkapi kamar mandi.
Huntara ini dirancang untuk dihuni maksimal selama satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Presiden Prabowo Subianto menanyakan kemungkinan huntara digunakan lebih dari satu tahun jika prefab memadai, namun Suharyanto menjelaskan hal itu tergantung ketersediaan lahan.
PEMBANGUNAN HUNTARA ini mengambil contoh dari pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di NTT, yang selesai memindahkan 8.000 kepala keluarga kurang dari enam bulan.
Presiden Prabowo menekankan agar huntara di Sumatera bisa selesai lebih cepat dari enam bulan jika memungkinkan.
UNTUK HUNTAP, pemerintah menetapkan biaya Rp 60 juta per unit dalam bentuk rumah, bukan uang tunai, untuk menghindari penyalahgunaan bantuan.
SUHARYANTO MENAMBAHKAN bahwa kerusakan rumah di Aceh telah mencapai 37.546 unit, termasuk rusak berat yang hilang tersapu banjir, rusak sedang, dan ringan.
Dampak bencana juga terjadi pada fasilitas umum seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, serta sektor pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan kantor pemerintahan.
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melepas ribuan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh di Depo
NASIONAL
BANDUNG Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung,
PENDIDIKAN
