Sentimen Geopolitik dan Fiskal Tekan Rupiah, Kini Tersentuh Rp 16.971 per Dollar
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Senin (16/3/2026), terdepresiasi sebesar
EKONOMI
MEDAN — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2025–2028, di bawah kepemimpinan Ketua Swangro Lumbanbatu, S.T., M.Si., dan Sekretaris Erwin Nopiter Situmorang, S.E., menyampaikan pernyataan resmi terkait dinamika terbaru mengenai PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Menanggapi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menargetkan pengiriman surat rekomendasi penutupan TPL kepada pemerintah pusat, GAMKI menegaskan bahwa dukungan diberikan sejauh kebijakan tersebut berlandaskan prinsip good governance, penegakan hukum, serta keberlanjutan ekologis.
Sikap ini dianggap penting mengingat persoalan TPL menyangkut masa depan lingkungan, masyarakat adat, dan stabilitas ekonomi daerah.Baca Juga:
GAMKI Sumut menilai bahwa keputusan Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspirasi masyarakat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan penyelesaian konflik agraria dan dampak ekologis di kawasan Danau Toba.
Ribuan masyarakat adat, termasuk komunitas Tano Batak, telah berulang kali melakukan aksi damai menuntut penyelesaian konflik dengan TPL yang dituding merusak ruang hidup dan tanah ulayat.
Dalam konteks tersebut, GAMKI memandang kebijakan Gubernur sebagai momentum penting untuk menghadirkan kepastian hukum, evaluasi menyeluruh, serta dialog yang lebih jujur dan terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi.
Meski demikian, GAMKI menegaskan bahwa dukungan mereka bukanlah bentuk keberpihakan membabi buta terhadap penutupan industri, maupun pembelaan terhadap korporasi.
GAMKI mengambil posisi pro-keseimbangan: pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan, namun kebijakan publik juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan lapangan pekerjaan dan iklim investasi yang sehat.
Karena itu, GAMKI mendorong agar setiap keputusan pemerintah tetap berbasis data, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam menjalankan sikap tersebut, GAMKI Sumut mengusung semangat Ora et Labora—berdoa dan bekerja—sebagai nilai moral organisasi.
Doa menjadi sumber hikmat dalam menghadapi persoalan besar ini, sementara kerja merupakan bentuk komitmen nyata untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip ini selaras dengan nilai Alkitab dalam Kolose 3:23: "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Senin (16/3/2026), terdepresiasi sebesar
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali terkoreksi pada perdagangan Senin (16/3/2026) pagi. Penurunan ini membu
EKONOMI
JEMBRANA, BALI Kemacetan parah hingga 32 kilometer mengular menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Minggu (15/3/2026
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifa terkait status tersangka mereka dal
POLITIK
JAWA TENGAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memberantas praktik korupsi di tingkat kepala daera
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela berjalan setelah tertunda puluhan tahun. Menteri
EKONOMI
TOKYO, JEPANG Indonesia membuka peluang kerja sama strategis dengan Jepang di sektor energi, mencakup pengelolaan mineral kritis dan pen
EKONOMI
MISURATA, LIBYA Prestasi membanggakan dicatat oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di ajang Musabaqoh Hifdzil Qur&039an (MHQ) Interna
INTERNASIONAL
JAKARTA Musim mudik Lebaran 2026 diprediksi menimbulkan lonjakan signifikan timbulan sampah di berbagai fasilitas publik di seluruh Indon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak bumi dari Brunei Darussalam sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan energ
EKONOMI