JPU Tuntut Hukuman Mati Pengedar 10 Kg Sabu di Medan, Rekannya Divonis 15 Tahun
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
TOKYO – Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan untuk memastikan Proyek Abadi Masela berjalan setelah tertunda puluhan tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan percepatan proyek gas raksasa di Laut Arafura dalam pertemuan dengan pimpinan INPEX Corporation, perusahaan energi asal Jepang, di Tokyo, Minggu (15/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menekankan pentingnya memasuki tahap keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID) pada 2026, agar proyek senilai USD20 miliar atau sekitar Rp339 triliun bisa segera terealisasi.Baca Juga:
Proyek ini menjadi penggerak ekonomi baru bagi wilayah Indonesia Timur sekaligus sumber pasokan gas untuk industri nasional.
"Karena kami berkeinginan ini bisa cepat supaya jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya. Jadi saya pikir bisa tahun ini kita semua tender EPC," ujar Bahlil.
Saat ini, pembangunan proyek Masela telah mencapai sekitar 25 persen. Bahlil menargetkan Front End Engineering and Design (FEED) rampung pada kuartal kedua hingga ketiga 2026, bersamaan dengan persiapan tender Engineering Procurement Construction (EPC).
Selain itu, Bahlil menawarkan opsi pembelian produksi gas Lapangan Abadi Masela sebesar 9 Million Tonnes Per Annum (MTPA) melalui perusahaan negara Danantara jika belum ada pembeli hingga akhir April 2026.
Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian pasar dan mendukung hilirisasi energi nasional.
CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, menyambut komitmen pemerintah dan menegaskan keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan Proyek Masela.
"Setelah berdiskusi dengan Pak Menteri, kami semakin semangat untuk mempercepat penyelesaian proyek Abadi ini. Komitmen kami sama kuatnya dengan pemerintah Indonesia," ujar Ueda.
Dari sisi administratif, proyek Masela kini semakin solid dengan rampungnya sejumlah perizinan penting, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan 13 Februari 2026 dan pelepasan kawasan hutan pada Januari 2026.
Sinergi kementerian terkait menunjukkan dukungan penuh pemerintah dalam menjaga jalannya investasi jumbo ini.
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita di te
EKONOMI
MEDAN Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah d
PEMERINTAHAN
MEDAN Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.500 Komandan Satuan TNI dalam kegiatan yang digelar di Universitas
NASIONAL
JAKARTA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) d
NASIONAL