Gema Reforma Agraria Mengguncang Bandung: DPRD Jabar Didemo Soal Konsesi Lahan

BANDUNG — Ratusan aktivis, petani, seniman, dan mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat mengepung Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup Se-Jawa Barat itu menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsesi lahan yang dinilai timpang dan merugikan masyarakat.

Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Tegaskan Reforma Agraria Harus Berikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Para peserta membawa spanduk dan poster yang menyoroti dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah Jawa Barat.

Koordinator aksi, Wahyudin Iwang, mengatakan ketimpangan penguasaan lahan di Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Rakyat semakin tergusur, akses terhadap ruang semakin sulit. Ketimpangan penguasaan lahan hingga hari ini masih terjadi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat itu.

Menurut Iwang, banyak konsesi lahan masih diberikan kepada korporasi yang justru memicu degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.

"Selama ini lahan diberikan kepada pengusaha yang tidak mampu mengelola, menyebabkan kerusakan, dan memperparah krisis iklim," katanya.

Massa menuntut DPRD dan pemerintah membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi seluruh izin konsesi, termasuk di wilayah Perhutani, PTPN, serta BKSDA.

Evaluasi dianggap penting untuk memastikan keadilan agraria dan akses ruang hidup bagi masyarakat.

"Kami mendesak dibentuknya pansus untuk meninjau kembali semua izin. Rakyat makin sulit mengakses lahan, sementara korporasi terus diutamakan," kata Iwang.

Selain evaluasi perizinan, peserta aksi meminta pemerintah membuka kembali akses lahan bagi warga yang selama ini tersisih oleh kebijakan konsesi.

PTPN IV Kebun Gunung Pamela Tegaskan PHK Berdasarkan Bukti Penggelapan dan Narkotika

PTPN IV Kebun Gunung Pamela Tegaskan PHK Berdasarkan Bukti Penggelapan dan Narkotika

Kejati Sumut Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp263 Miliar dalam Kasus Penjualan Aset PTPN I

Mantan Dirut PTPN 1 Ditahan Kejati Sumut! Jual Aset Tanpa Persetujuan Menkeu, Negara Rugi Puluhan Persen

Penjualan Tanah PTPN: Kejatisu Juga Harus Tangkap dari Pihak PTPN dan PT Ciputra

DPR Apresiasi Kejati Sumut Bongkar Kasus Korupsi Jual Beli Aset PTPN