Mensesneg Ingatkan Pesan Prabowo: Pejabat Wajib Berbenah dan Tegakkan Integritas Lawan Korupsi
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
BANDUNG — Ratusan aktivis, petani, seniman, dan mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat mengepung Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup Se-Jawa Barat itu menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsesi lahan yang dinilai timpang dan merugikan masyarakat.
Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Anti Korupsi Sedunia.Baca Juga:
Para peserta membawa spanduk dan poster yang menyoroti dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah Jawa Barat.
Koordinator aksi, Wahyudin Iwang, mengatakan ketimpangan penguasaan lahan di Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Rakyat semakin tergusur, akses terhadap ruang semakin sulit. Ketimpangan penguasaan lahan hingga hari ini masih terjadi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat itu.
Menurut Iwang, banyak konsesi lahan masih diberikan kepada korporasi yang justru memicu degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.
"Selama ini lahan diberikan kepada pengusaha yang tidak mampu mengelola, menyebabkan kerusakan, dan memperparah krisis iklim," katanya.
Massa menuntut DPRD dan pemerintah membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi seluruh izin konsesi, termasuk di wilayah Perhutani, PTPN, serta BKSDA.
Evaluasi dianggap penting untuk memastikan keadilan agraria dan akses ruang hidup bagi masyarakat.
"Kami mendesak dibentuknya pansus untuk meninjau kembali semua izin. Rakyat makin sulit mengakses lahan, sementara korporasi terus diutamakan," kata Iwang.
Selain evaluasi perizinan, peserta aksi meminta pemerintah membuka kembali akses lahan bagi warga yang selama ini tersisih oleh kebijakan konsesi.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke
EKONOMI