Sekretaris Aliansi Masyarakat Angkola, Pernyataan itu disampaikan Parda saat ditemui di sebuah kedai kopi di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Senin, 15 Desember 2025. (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
TAPANULI SELATAN — Masyarakat Angkola Timur Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyatakan optimistis pemerintah pusat akan menutup total operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah mereka.
Keyakinan itu menguat setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memasang plang informasi di kawasan konsesi perusahaan.
Sekretaris Aliansi Masyarakat Angkola (Amang), Parda Pulungan, mengatakan langkah Satgas PKH menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menindak aktivitas perusahaan yang dinilai bermasalah.
Pernyataan itu disampaikan Parda saat ditemui di sebuah kedai kopi di Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Senin, 15 Desember 2025.
"Saya sangat yakin pemerintah pusat akan menghentikan total kegiatan PT TPL di wilayah Angkola Timur Sipirok. Keseriusan itu terlihat dari tindakan Satgas PKH yang sudah mendirikan plang informasi di pintu masuk kawasan TPL," kata Parda.
Menurut dia, pemasangan plang tersebut menjadi simbol kehadiran negara dalam merespons keluhan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh operasional perusahaan.
Parda menilai aktivitas TPL telah berlangsung tanpa batas yang jelas dan berdampak langsung pada kehidupan warga.
Sikap serupa disampaikan jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Grib Jaya Tapanuli Selatan.
Ketua DPC Grib Jaya Tapsel, Eddy Arryanto Hasibuan, melalui Sekretaris DPC Armen Sanusi Harahap, menyebut kerusakan lingkungan dan penderitaan warga telah berlangsung bertahun-tahun.
"Saya sudah lama mendampingi masyarakat memperjuangkan hak-haknya melawan kezaliman TPL. Kami melihat langsung rusaknya pengairan warga, terganggunya ekosistem, hingga terjadinya bencana," ujar Armen.
Ia mengapresiasi sikap tegas pemerintah pusat yang menurunkan Satgas PKH untuk melakukan penertiban dan audit terhadap lahan konsesi perusahaan.
Armen berharap hasil pemeriksaan tersebut berujung pada penutupan total operasional TPL.
"Presiden masih peduli dengan masyarakat Angkola Timur Sipirok. Kami berharap audit lahan konsesi TPL ini menghasilkan keputusan tegas," katanya.
Di lokasi yang sama, Koordinator Daerah Grib Jaya Tapsel, Marahalim Harahap, menilai penutupan TPL merupakan langkah yang wajar mengingat dugaan pelanggaran batas konsesi.
"Selama ini TPL seolah bekerja tanpa tapal batas yang jelas, menggarap lahan di berbagai tempat secara arogan. Tindakan tegas pemerintah pusat sangat wajar," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Toba Pulp Lestari belum memberikan keterangan resmi. Upaya wartawan mendatangi kantor operasional TPL di Maragordong, Kecamatan Angkola Timur, belum membuahkan hasil.*
(dh)
Editor
: Adelia Syafitri
Satgas PKH Masuk Kawasan TPL, Warga Angkola Timur Optimistis Penutupan