JAKARTA — Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan pemanfaatan hutan yang diduga berkontribusi pada bencana di Sumatera.
Senin (15/12/2025), ia mengumumkan pencabutan 22 izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Langkah ini diambil atas arah Presiden RI, dan berlaku untuk luas lahan total 1.012.016 hektare, termasuk 116.168 hektare di wilayah Sumatera.Baca Juga:
Pencabutan izin ini menargetkan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hutan secara tidak sesuai aturan atau berdampak negatif terhadap lingkungan.
"Secara resmi saya umumkan hari ini kepada publik atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH," kata Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Raja Juli menegaskan, pencabutan izin akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) resmi, yang akan segera disampaikan kepada media.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan dan mencegah kerusakan hutan lebih luas.
"Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan akan saya sampaikan ke rekan-rekan media sekalian," ujarnya.
Langkah pencabutan izin ini mendapat perhatian publik luas karena berkaitan dengan pencegahan bencana dan perlindungan lingkungan, khususnya di Sumatera, yang selama ini rawan bencana akibat deforestasi dan eksploitasi hutan berlebihan.*
(d/dh)
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL
SEOUL Presiden Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Republik Korea dan Indonesia menjadi kemitraan strategis ko
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ant
NASIONAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada manta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menegaskan komitmennya dalam menekan angka kematian akibat kanker payudara melalui penguat
KESEHATAN
