Logika Terbalik Negara dan Hilangnya Akal Sehat dalam Kebijakan Kemanusiaan
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh secara resmi meminta dukungan Badan PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025.
Surat resmi ini diterima kantor perwakilan PBB di Indonesia pada Minggu (14/12/2025).
"UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada tim penanggulangan bencana serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," ujar pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Senin (15/12/2025).Baca Juga:
Sementara itu, UNICEF menegaskan tengah menelaah bidang dukungan yang diminta Pemerintah Aceh melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
"Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya terkait kesejahteraan anak," kata pernyataan tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga internasional dilakukan secara resmi dengan mempertimbangkan pengalaman bencana tsunami 2004.
Meskipun pemerintah pusat belum membuka bantuan internasional secara luas, sejumlah relawan dan logistik dari luar negeri, termasuk Malaysia dan China, telah masuk untuk membantu masyarakat terdampak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menekankan prinsip kemanusiaan dalam menerima bantuan.
"Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," ujar Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources, Senin (15/12/2025).
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa meski sejumlah kepala negara menawarkan bantuan internasional, Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.
Presiden juga memastikan ketersediaan anggaran APBN siap menopang kebutuhan tanggap darurat, termasuk dana taktis tambahan sebesar Rp20 miliar untuk tiap provinsi terdampak dan Rp4 miliar bagi tiap kabupaten/kota terdampak.
Dengan dukungan lembaga internasional dan kesiapan APBN, pemerintah berharap respons darurat dan rehabilitasi pascabencana di Aceh dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berfokus pada kesejahteraan warga terdampak.*
(mi/ad)
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
JAKARTA Desakan agar pemerintah menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasio
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Seulawa
NASIONAL
PAKPAK BHARAT Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, memperingati Hari Bela Negara ke77 dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Bu
NASIONAL
MEDAN Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih menyisakan dampak serius bagi ribuan warga. Permukiman terendam, ak
NASIONAL
TABANAN Pengadilan Negeri (PN) Tabanan melakukan pemeriksaan setempat terhadap dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa perdata di D
HUKUM DAN KRIMINAL
