Pemerintah Aceh Mulai Realisasi APBA 2026, SKPA Diminta Percepat Pemulihan Ekonomi
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
MEDAN, — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan komitmennya menyiapkan lahan untuk pembangunan 1.000 hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara.
Pembangunan hunian tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumut, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Komitmen tersebut disampaikan Bobby saat mengikuti rapat percepatan pembangunan hunian tetap bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang digelar secara daring dari Medan, Selasa malam, 16 Desember 2025.Baca Juga:
"Kami berkomitmen menyiapkan lahan yang dibutuhkan agar pembangunan hunian tetap dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan secara permanen oleh masyarakat terdampak," kata Bobby.
Menurut Bobby, pembangunan hunian tetap ini menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana sekaligus bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dan dukungan Menteri PKP dalam program tersebut.
"Bantuan ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman," ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa secara keseluruhan akan dibangun sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rinciannya, sebanyak 2.500 unit akan dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit berasal dari dana pribadi Menteri PKP.
Hunian tersebut akan dialokasikan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, negara harus hadir dan bertindak cepat dalam penanganan pascabencana," kata Maruarar.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan hunian tetap tersebut, termasuk Kementerian Hukum, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta pemerintah provinsi di Sumatera.
Apresiasi khusus, menurutnya, patut diberikan kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang konsisten menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana.
"Kolaborasi ini menjadi bukti kuat semangat gotong royong untuk membantu masyarakat bangkit kembali," ujar Maruarar.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi, Sugianto Kusuma.*
(dh)
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana haru, khidmat, dan penuh rasa syukur menyelimuti peresmian Masjid Ismail yang berdiri megah di Desa Sentang, Kecamatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan gratifikasi berupa pemberian fasilitas jet pribadi kepada Menteri Agama
HUKUM DAN KRIMINAL