Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
BANDARLAMPUNG – Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus memperkuat pengawasan terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pemeriksaan dan audit berkala sepanjang tahun 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan SK Wali Kota Nomor 180 Tahun 2025.
Kepala Inspektorat, Robi, menjelaskan, audit tidak hanya difokuskan pada kinerja dan kepatuhan OPD, tetapi juga pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.Baca Juga:
"Kita sudah melakukan audit berkala kepada seluruh OPD sejak Januari hingga saat ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga sudah kami sampaikan ke masing-masing OPD," kata Robi, Rabu (17/12/2025).
Selain itu, Inspektorat juga terus melakukan monitoring terhadap implementasi rekomendasi hasil pemeriksaan.
Hal ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh jajaran perangkat daerah.
Dalam tahun 2025, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menjalani pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, yang berlangsung pada September hingga Desember 2025.
Hasil laporan dari BPK RI masih ditunggu sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
"Kami bersinergi dengan BPK untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas OPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung," tambah Robi.
Melalui audit dan pengawasan intensif, Pemkot Bandar Lampung menegaskan komitmennya pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL