Komisi II DPR Ungkap 90 Persen Daerah Masih Bergantung pada APBN, Kemandirian Fiskal Disorot
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
JAKARTA -Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mempercepat target swasembada pangan nasional dari yang semula direncanakan pada 2028 menjadi 2027. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kemandirian pangan bagi seluruh masyarakat.
“Kita awalnya ditargetkan swasembada pangan pada 2028. Sekarang sudah maju lagi, kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi, kita hanya punya waktu dua tahun untuk bekerja keras,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Zulkifli menekankan pentingnya peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia mengusulkan agar Bulog bertransformasi menjadi lembaga non-komersial, sehingga lebih fokus pada stabilisasi pangan tanpa terganggu aspek profitabilitas.
“Fungsi Bulog harus kembali seperti dulu. Bulog tidak bisa komersial lagi. Kalau komersial, saat membeli gabah atau jagung dari rakyat, nanti dihitung untung-rugi. Kalau rugi, malah diperiksa,” jelasnya.
Transformasi Bulog ini telah menjadi kesepakatan bersama pemerintah. Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam serangkaian rapat intensif mulai pekan depan.
“Yang penting, lembaga ini akan ada perubahan. Seperti apa bentuknya, kita akan bahas lebih lanjut minggu depan, dan akan dilakukan secara maraton,” tambah Zulkifli.
Pemerintah kini berada dalam jalur percepatan untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri pada tahun 2027. Berbagai strategi dicanangkan, termasuk perubahan struktural di lembaga terkait, seperti Bulog, yang dinilai strategis dalam memastikan ketahanan pangan nasional.
Dengan target ambisius ini, pemerintah berharap dapat memastikan kecukupan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor, demi kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung
NASIONAL
TANJUNG TIRAM Suasana penuh kekhusyukan dan keagamaan menyelimuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tanj
AGAMA
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta masyarakat turut mengawasi jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap akti
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah keXXX Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Asahan, S
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengasuh
NASIONAL
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat pada Senin (27/4
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat melakukan koordinasi intensif untuk membebaskan empat warga negara Indonesia (WN
INTERNASIONAL
JAKARTA Seorang prajurit TNI kembali dilaporkan gugur dalam misi perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) di Lebanon. Insiden tersebut
INTERNASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan pada Senin (27/4/2026) terpantau masih berada pada level tinggi. Cabai rawit merah tercatat menjad
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pengurusan piutang negara yang memungkinkan neg
EKONOMI