Harhubnas 2026, Bobby Nasution Dorong Konektivitas Transportasi Sumut Makin Terintegrasi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh insan perhubungan dan pemangku kepentingan menjadikan Hari P
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Nama Yudo Archiles Sadewa, anak dari Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa, kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam sebuah siaran langsung di YouTube memantik perdebatan.
Dalam podcast di kanal @Niceguymo, Yudo menyebut hampir 80 persen pejabat di Indonesia terlibat praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Yudo saat menjawab pertanyaan warganet mengenai daftar koruptor besar di Indonesia.Baca Juga:
Menurut dia, korupsi tidak semata-mata soal penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan waktu, fasilitas, dan kewenangan.
"Korupsi itu enggak cuma uang. Bisa juga korupsi waktu, fasilitas, dan macam-macam," kata Yudo dalam siaran tersebut.
Dalam perbincangan yang awalnya membahas bitcoin dan saham, Yudo kemudian mengaitkan korupsi dengan kebiasaan sosial yang menurutnya sudah terbentuk sejak dini.
Ia mencontohkan praktik menyontek di sekolah hingga suap di jalan raya sebagai bagian dari budaya yang dianggap permisif terhadap pelanggaran.
"Kenapa kebijakan di Indonesia kurang ketat? Karena sebenarnya hampir 80 persen pejabat itu korupsi," ujar Yudo.
Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai pandangan pribadi.
Yudo juga menyinggung kebijakan pemangkasan anggaran yang, menurut dia, dilakukan ayahnya sebagai upaya menekan potensi korupsi.
Ia menyoroti anggaran rapat dan perjalanan dinas yang dinilai kerap membengkak.
"Makanya anggaran dipotong. Rapat-rapat yang enggak jelas harus dicut," kata dia, seraya menyebut pemangkasan anggaran rapat dapat menghemat puluhan miliar rupiah.
Pernyataan kontroversial bukan kali pertama disampaikan Yudo.
Sebelumnya, ia sempat menuai polemik setelah menyebut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai agen CIA.
Namun, Yudo kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan candaan di media sosial.
"Itu tidak benar. Ibu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF. Itu hanya bercanda," kata Yudo dalam klarifikasinya.
Pernyataan Yudo muncul di tengah sorotan terhadap berbagai kasus korupsi berskala besar yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang 2025.
Sejumlah perkara yang diungkap memiliki nilai kerugian negara ratusan triliun rupiah, di antaranya kasus PT Timah, Pertamina, dan BLBI.
Komisi Pemberantasan Korupsi juga mencatat penindakan terhadap sejumlah kepala daerah dalam kurun waktu yang sama.
Meski demikian, pernyataan Yudo mengenai persentase pejabat yang terlibat korupsi merupakan pendapat pribadi dan tidak didukung data resmi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari pihak berwenang yang menanggapi klaim tersebut.*
(di/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh insan perhubungan dan pemangku kepentingan menjadikan Hari P
PEMERINTAHAN
MEDAN Kodam I/Bukit Barisan menggelar Fun Run 5K dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di
NASIONAL
BATAM Anggota DPRD Kabupaten Langkat sekaligus kader Partai Golkar, Edi Bahagia Sinuraya, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
POLITIK
MEDAN Seorang pria berinisial RM, 33 tahun, yang berprofesi sebagai disc jockey (DJ) ditangkap polisi di Kota Medan, Sumatera Utara, kar
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Aceh Barat Daya (Abdya) dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam di Aceh. Selain memiliki beras khas yang
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat, terutama kalangan pemuda, untuk membentengi diri dari berbagai ancam
NASIONAL
MEDAN Lebih dari 20.000 peserta mengikuti Fun Run 5K dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Tentara Nasional Indonesia (
NASIONAL
KUALA LUMPUR Menteri Transportasi Malaysia sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), Anthony Loke, akan mengundurkan d
INTERNASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengungkap rencana Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menghadapi
POLITIK
MEDAN Sebanyak 46 proposal desa dan kelurahan dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut) mengikuti Program Kampung Kreat
PEMERINTAHAN