Dugaan Pencemaran Sungai dan Tambang di Luar Konsesi Bayangi PT Agincourt

TAPANULI SELATAN — Aktivitas pertambangan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe, kembali menjadi sorotan.

Di tengah proses audit lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), perusahaan tambang emas tersebut menghadapi tudingan menggarap lahan di luar wilayah konsesi serta mencemari Sungai Sibio-bio, yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan.

Keluhan datang dari warga Kecamatan Sosopan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baca Juga:

• Demo Ricuh di Aceh, Komisi I DPR Imbau Aparat dan Warga Tahan Diri

Mereka menyebut kualitas air anak Sungai Sibio-bio menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Sungai yang sebelumnya menjadi sumber utama air pertanian dan peternakan kini dianggap tak lagi layak digunakan.

"Airnya keruh dan baunya tidak seperti dulu. Padi tidak tumbuh normal, karet mengering, sayuran mati sebelum panen," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menduga pencemaran berasal dari kawasan hulu sungai yang berdekatan dengan wilayah operasional Tambang Emas Martabe.

Dugaan itu diperkuat dengan sering ditemukannya kayu gelondongan hanyut saat hujan deras, yang mengindikasikan pembukaan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

PT Agincourt Resources merupakan perusahaan tambang emas yang 95 persen sahamnya dimiliki PT Danusa Tambang Nusantara, anak usaha PT Pamapersada Nusantara (PAMA) dan PT United Tractors Tbk.

Tambang Emas Martabe mulai berproduksi pada 2012 dengan kontrak karya generasi keenam selama 30 tahun.

Perusahaan mencatat peningkatan produksi sepanjang 2024, dengan penambangan bijih mencapai 6,9 juta ton dan penggilingan bijih 6,7 juta ton.

Namun, lonjakan produksi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi lingkungan di kawasan hulu DAS Batang Toru yang kini berada dalam pengawasan ketat pemerintah.

Pasca bencana banjir dan longsor di wilayah DAS Batang Toru yang menelan ratusan korban jiwa, KLH menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada delapan perusahaan, termasuk PT Agincourt Resources. Seluruh perusahaan diperintahkan menghentikan kegiatan operasional dan menjalani audit lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan audit tersebut berpotensi berujung pada sanksi perdata maupun pidana jika ditemukan hubungan sebab akibat antara aktivitas perusahaan dan dampak lingkungan yang menimbulkan korban jiwa.

Menanggapi hal itu, Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, mengatakan perusahaan telah menghentikan sementara seluruh kegiatan produksi sejak 6 Desember 2025.

"Selama kurang lebih tiga pekan terakhir, seluruh kegiatan produksi di Tambang Emas Martabe dihentikan sementara. Kami mengikuti seluruh tahapan evaluasi pemerintah secara kooperatif," kata Katarina, Jumat, 26 Desember 2025.

Ia menegaskan bahwa hingga kini kegiatan penambangan aktif PT AR hanya berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan dan dilakukan sesuai perizinan serta ketentuan lingkungan yang berlaku.

"Kami tegaskan kegiatan penambangan aktif PTAR hanya berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan berada di bawah pengawasan otoritas berwenang," ujarnya.

Meski demikian, desakan masyarakat agar audit dilakukan secara transparan terus menguat.

Warga menilai persoalan pencemaran sungai, pembukaan lahan, dan meningkatnya risiko banjir tidak dapat dilepaskan dari aktivitas industri di wilayah hulu DAS Batang Toru.

Hasil audit KLH kini menjadi penentu, apakah dugaan pencemaran dan penggarapan lahan di luar konsesi memiliki keterkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan dan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Tapanuli Selatan.*

(dh)

Diduga Picu Banjir dan Longsor, PT Agincourt Resources Disanksi Pemerintah

KLHK Audit 100 Perusahaan Terkait Banjir dan Longsor di Sumatera

KLH Panggil Delapan Perusahaan di Sumut Terkait Dugaan Pemicu Banjir dan Longsor

Aceh Timur Banjir Bandang, Menteri LH: Aktivitas Sawit dan Tambang Ilegal Picu Kerusakan Hulu Sungai

Anggota DPR Maruli Siahaan: Fokus Saya Penegakan Hukum, Bukan Pihak Perusahaan

Profil Empat Perusahaan Disegel KLHK, Diduga Picu Banjir Bandang di Batang Toru!