Pemprov Sumut Perkuat Layanan Kesehatan Nias Utara, RSUD Tafaeri Diproyeksikan Naik Kapasitas
NIAS UTARA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
KESEHATAN
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan pembubaran aksi massa di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Aksi tersebut dibubarkan karena peserta membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta senjata api dan tajam.
"Pelarangan pengibaran bendera bulan bintang berdasarkan ketentuan hukum karena simbol tersebut identik dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI," kata Freddy, Sabtu (27/12/2025).Baca Juga:
Larangan ini juga diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.
Peristiwa bermula Kamis (25/12/2025) pagi hingga Jumat dini hari, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, berkonvoi, dan melakukan aksi demo di Lhokseumawe.
Sebagian pengunjuk rasa mengibarkan bendera bulan bintang dan meneriakkan hal yang berpotensi memicu reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum di tengah pemulihan Aceh pascabencana.
Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe serta personel Korem 011/LW dan Kodim 0103/Aceh Utara.
Aparat TNI–Polri mengutamakan pendekatan persuasif dengan menghimbau penghentian aksi dan penyerahan bendera.
Karena imbauan tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi.
Dalam pemeriksaan, ditemukan satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi dan senjata tajam.
Massa kemudian diamankan dan diserahkan ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum.
Koordinator aksi menyatakan bahwa kejadian ini hanyalah selisih paham dan telah sepakat berdamai dengan aparat.
Freddy mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum diverifikasi, karena video dan narasi yang beredar bisa mendiskreditkan institusi TNI dan menyesatkan publik.
"TNI dan pemerintah daerah serta aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik serta menjaga stabilitas keamanan Aceh. Kami berkomitmen menjaga Aceh tetap aman dan damai dalam bingkai NKRI," ujarnya.*
(k/dh)
NIAS UTARA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.
KESEHATAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG tabung
NASIONAL
BINJAI Kepolisian Resor (Polres) Binjai terus mengintensifkan upaya pencegahan aksi tawuran yang melibatkan kalangan remaja dan pelajar.
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dalam upaya menciptakan keamanan, keter
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memastikan revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi
KESEHATAN
MEDAN Upaya pencarian korban ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari kedua proses evak
PERISTIWA
MEDAN Penanganan kasus dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang melibatkan dua oknum personel Polres Samosir terus berlanjut. Po
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kecelakaan maut yang kembali terjadi di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumate
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia kembali membawa ambisi besar pada ajang Piala AFF 2026. Skuad Garuda menargetkan gelar juara untuk pertama kali
OLAHRAGA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berkolaborasi dengan UPTD Samsa
PEMERINTAHAN