JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penanganan dugaan suap terkait izin eksplorasi, usaha pertambangan, dan operasi produksi nikel di Konawe Utara.
Keputusan ini menuai kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai penghentian kasus tersebut sebagai kesalahan.Baca Juga:
"Kami sangat menyesalkan dihentikannya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut oleh KPK," ujarnya, Sabtu (27/12/2025).
KPK menyatakan kasus dihentikan karena bukti dianggap tidak cukup, mengingat dugaan suap terjadi pada 2009.
MAKI menekankan bahwa izin pertambangan diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, pada 2017, sehingga penghentian penanganan dianggap keliru.
Boyamin juga menyoroti kejanggalan penerbitan izin pertambangan oleh Aswad.
Dalam praktiknya, Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin.
Beberapa izin bahkan sampai tahap produksi dan diekspor. Total dugaan kerugian negara mencapai Rp2,7 triliun.
MAKI mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengambil alih kasus tersebut, melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, agar kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara bisa ditangani secara tuntas.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi kerugian negara yang besar, di tengah upaya pemberantasan korupsi yang harus tetap konsisten.*
(mt/dh)
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
