Komisi I DPR Dukung Kemkomdigi Tegakkan Aturan PSE, Wikipedia Diminta Segera Daftar
JAKARTA KOMISI I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan aturan kewajiban pendaftaran
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penanganan dugaan suap terkait izin eksplorasi, usaha pertambangan, dan operasi produksi nikel di Konawe Utara.
Keputusan ini menuai kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai penghentian kasus tersebut sebagai kesalahan.Baca Juga:
"Kami sangat menyesalkan dihentikannya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut oleh KPK," ujarnya, Sabtu (27/12/2025).
KPK menyatakan kasus dihentikan karena bukti dianggap tidak cukup, mengingat dugaan suap terjadi pada 2009.
MAKI menekankan bahwa izin pertambangan diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, pada 2017, sehingga penghentian penanganan dianggap keliru.
Boyamin juga menyoroti kejanggalan penerbitan izin pertambangan oleh Aswad.
Dalam praktiknya, Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin.
Beberapa izin bahkan sampai tahap produksi dan diekspor. Total dugaan kerugian negara mencapai Rp2,7 triliun.
MAKI mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengambil alih kasus tersebut, melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, agar kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara bisa ditangani secara tuntas.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi kerugian negara yang besar, di tengah upaya pemberantasan korupsi yang harus tetap konsisten.*
(mt/dh)
JAKARTA KOMISI I DPR RI mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menegakkan aturan kewajiban pendaftaran
NASIONAL
MAGELANG PRESIDEN Prabowo Subianto tiba di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk memberikan arahan kepada Ketua DPRD se
NASIONAL
BATAM POLDA Kepulauan Riau menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat anggota bintara yang terlibat dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA INDONESIA mencatat capaian baru di sektor pertanian dengan mengekspor beras premium ke Arab Saudi senilai Rp38 miliar. Di saat y
EKONOMI
JAKARTA PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (K
PEMERINTAHAN
TEHERAN IRAN menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz untuk pelayaran kapal komersial bersifat sementara dan hanya berlaku dengan syarat
INTERNASIONAL
JAKARTA KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut positif keputusan Iran yang kembali membuka Selat Hormuz untuk pelay
EKONOMI
KARO POLISI menggerebek kebun ganja yang berada di kawasan hutan lindung Desa Kutarayat, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA IRAN kembali mengancam akan menutup Selat Hormuz apabila Amerika Serikat (AS) melanjutkan blokade terhadap pelabuhanpelabuhan m
INTERNASIONAL
JAKARTA Polisi menghentikan penyidikan terhadap tiga tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) set
HUKUM DAN KRIMINAL