SERANG — Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Alun-alun Kota Serang, Banten, menjadi ajang refleksi serius atas kondisi pers nasional.
Di tengah seremoni pembukaan rangkaian HPN yang diinisiasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers, Media Independen Online (MIO) Indonesia menyoroti rapuhnya fondasi ekonomi media serta meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.
Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menilai tema HPN 2026, "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", sudah relevan dengan situasi terkini.Baca Juga:
Namun, ia menilai tema tersebut belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural yang dihadapi industri media, khususnya media online dan media lokal.
"Pers hari ini menghadapi krisis ekonomi yang sistemik. Ketimpangan distribusi belanja iklan, dominasi platform digital global, serta minimnya kebijakan yang berpihak pada media lokal membuat banyak perusahaan pers berada dalam kondisi tidak sehat," kata Prayogie dalam pernyataannya.
Menurut dia, aliran belanja iklan nasional kini lebih banyak tersedot ke platform digital global dan media sosial.
Sementara itu, media pers—terutama media lokal dan independen—hanya memperoleh porsi kecil. Dampaknya terasa langsung pada keberlangsungan redaksi dan kesejahteraan wartawan.
"Dalam kondisi seperti ini, kualitas jurnalistik kerap menjadi korban. Wartawan dibebani target kuantitas, bekerja dengan upah minim, bahkan tanpa perlindungan kerja yang layak," ujar Prayogie.
Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kebebasan Pers
Prayogie menambahkan, tekanan ekonomi berpotensi melemahkan independensi pers.
Media yang bergantung pada iklan atau kerja sama tertentu berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis terhadap kekuasaan maupun kepentingan modal.
Selain persoalan ekonomi, ia juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus intimidasi, pelaporan hukum, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis dan media dinilai semakin sering terjadi.
"Ancaman terhadap pers tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Tekanan ekonomi, gugatan hukum, pasal-pasal karet, hingga pembatasan akses informasi menjadi cara baru membungkam kritik," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi.
Pers yang lemah secara ekonomi dan bekerja dalam ketakutan dinilai sulit menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
HPN sebagai Momentum Evaluasi
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan HPN 2026 dirancang sebagai momentum membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.
"Pers yang sehat membutuhkan korporasi yang berkelanjutan, wartawan yang sejahtera, dan konten yang berkualitas. Tanpa itu, peran pers akan melemah," kata Munir.
Kick-Off HPN 2026 di Banten dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni.
Kapolri dalam sambutannya menekankan pentingnya pers sebagai rujukan informasi tepercaya di tengah maraknya disinformasi dan hoaks.
Menuju puncak peringatan HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda, mulai dari lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, hingga focus group discussion.
MIO Indonesia berharap rangkaian tersebut tidak berhenti pada seremoni dan diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan tata kelola industri media dan perlindungan kebebasan pers.
"Tanpa keberanian membenahi ekonomi media dan menjamin kebebasan pers, wacana pers sehat akan sulit diwujudkan," ujar Prayogie.*
(dh)
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
