Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
BENER MERIAH – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, resmi mengakhiri masa tanggap darurat pasca banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025.
Pemkab kini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, berlaku selama 90 hari, mulai 7 Januari hingga 6 April 2026.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 360/03/SK/2026, yang menjadi landasan pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak secara terkoordinasi.Baca Juga:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi, menjelaskan, selama masa transisi, pemerintah tetap mengaktifkan posko sistem komando penanganan bencana, melakukan kaji cepat perkembangan situasi, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
"Status transisi darurat ke pemulihan ini bertujuan menjembatani penanganan darurat menuju pemulihan, khususnya dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat terdampak," ujar Ilham, Rabu (7/1/2026).
Selain itu, pemerintah daerah melakukan pengendalian sumber ancaman bencana, perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan awal sosial ekonomi masyarakat.
Seluruh kegiatan dilakukan bersama instansi terkait dengan pendanaan dari APBK dan sumber lain yang sah menurut undang-undang.
Pemkab Bener Meriah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mendukung langkah-langkah pemulihan demi mempercepat normalisasi kehidupan warga.
Sebelumnya, masa tanggap darurat Bener Meriah telah beberapa kali diperpanjang, terakhir berlaku dari 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026, menyusul banjir bandang dan longsor yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan dampak sosial cukup signifikan.*
(ds/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL