SIMANTAP SUMUT Diresmikan, Proses Administrasi Surat Pemprov Sumut Lebih Cepat
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Tata Administrasi Persuratan Sumatera
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Puan saat berpidato dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut Puan, DPR memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mendorong keadilan sosial serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.Baca Juga:
"DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional," kata Puan di hadapan anggota dewan.
Puan menilai kompleksitas persoalan nasional saat ini menuntut peran aktif DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia menyebut sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab melalui kebijakan negara, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia.
Menurut dia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi masih membutuhkan reformasi struktural agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara inklusif dan berkeadilan.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau.
Puan juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat.
Ia menekankan perlunya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Ketua DPR tersebut menyinggung persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilainya masih menjadi tantangan serius.
Pemerataan pembangunan, kata dia, penting untuk mengurangi kesenjangan sekaligus memperkuat persatuan nasional.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Tata Administrasi Persuratan Sumatera
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah mendorong penyusunan perencanaan kinerja tahun 2026 yang terukur, rea
NASIONAL
BADUNG Kebakaran terjadi di bedeng proyek Villa Melasti Dream yang berlokasi di Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selat
PERISTIWA
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, A.Ptnh.,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa dirinya pernah mengusulkan penutupan PT Toba Pulp
NASIONAL
MALANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang pada Selasa (13/1/2026). Dalam pidat
PENDIDIKAN
JAKARTA Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara tiga dari delapan tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
DELl SERDANG Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyatakan akan menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima tun
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Bat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Aparat penegak hukum diminta memeriksa Kepala Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Ahmad Faisal Rangkuti,
HUKUM DAN KRIMINAL