Puan Maharani: DPR Pastikan Kebijakan dan Anggaran Negara Berpihak pada Rakyat

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Penegasan itu disampaikan Puan saat berpidato dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Menurut Puan, DPR memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga mendorong keadilan sosial serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Mualem Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Aceh Utara, Pastikan Kondisi Penyintas

"DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional," kata Puan di hadapan anggota dewan.

Puan menilai kompleksitas persoalan nasional saat ini menuntut peran aktif DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Ia menyebut sejumlah tantangan strategis yang harus dijawab melalui kebijakan negara, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia.

Menurut dia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi masih membutuhkan reformasi struktural agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, serta transisi menuju ekonomi hijau.

Puan juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat.

Ia menekankan perlunya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Ketua DPR tersebut menyinggung persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilainya masih menjadi tantangan serius.

Pemerataan pembangunan, kata dia, penting untuk mengurangi kesenjangan sekaligus memperkuat persatuan nasional.

"Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan harus menjadi prioritas," ujar Puan.

Dalam pidatonya, Puan juga menekankan bahwa penanganan isu sosial dan politik serta perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang.

Mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, menurut dia, tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Puan menegaskan DPR memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Karena itu, ia menilai kebijakan negara harus dirancang dengan prioritas dan strategi yang matang, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal.

"Diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal," kata Puan menutup pidatonya.*

(kp/ad)

Mualem Tinjau Pengungsian Korban Banjir Bandang di Aceh Utara, Pastikan Kondisi Penyintas

Bidpropam Polda Bali Gelar Gaktibplin di Polres Gianyar, Semua Personel Tes Urine Negatif Narkoba

PDIP Dorong Reformasi Sistem Politik, Usulkan Multipartai Sederhana

Rupiah Melemah ke Rp16.874 per Dolar AS, Tekanan dari Konflik Global dan Defisit APBN

Harga Emas Antam Naik Lagi, Per Gram Kini Rp2,65 Juta!

Megawati Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Hak Rakyat Tidak Boleh Dikerdilkan!