BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa 3.000 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada awal Februari mendatang.
Kepala BGN Sumut, T. Agung Kurniawan, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini hanya berlaku untuk Kepala SPPG.
Pegawai lainnya, termasuk akuntan, ahli gizi, maupun petugas dapur, harus mengikuti proses seleksi yang diatur Badan Kepegawaian Negara (BKN).Baca Juga:
"Sejauh ini, surat keputusan yang kami terima hanya untuk 3.000 Kepala SPPG. Sedangkan untuk tim akuntan, ahli gizi, dan pegawai dapur, pengangkatannya harus melalui ujian BKN sesuai jadwal," kata Agung kepada awak media, Rabu (21/1/2026).
Agung menambahkan, persiapan pelantikan tengah berlangsung, namun rincian teknis menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Kami sudah siap jika ada arahan resmi untuk agenda pelantikan tersebut," ujarnya.
Senada, salah seorang Kepala SPPG Kelurahan Binjai 2, Kecamatan Medan Denai, Andriko Nuwari Asisi, mengaku bersyukur atas pengumuman pelantikan ini.
Ia menjelaskan proses panjang yang harus dijalani sebelum resmi menjadi PPPK, mulai dari pengumpulan surat kesehatan, surat bebas narkoba, SKCK, surat pernyataan lima poin, hingga ujian online.
"Iya, alhamdulillah. Senang sekali, karena semua persiapan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Kami tetap fokus mengurus semua data untuk pelantikan," kata Andriko.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan gizi di Sumut.
Kepala SPPG yang dilantik diharapkan mampu menjadi penggerak pelayanan publik yang lebih terstruktur dan akuntabel.*
(tm/ad)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN