"Mau Hadir Gimana?" SBY Berpotensi Absen di Sidang Tahunan MPR
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mencabut izin perhutanan dari 28 perusahaan di Sumatera pasca-bencana alam besar yang melanda wilayah tersebut.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan peninjauan ulang izin kehutanan.
Baca Juga:Prasetyo Hadi menegaskan, pencabutan izin akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian terkait.
Langkah-langkah ini bisa berupa penjatuhan sanksi administratif maupun denda kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Bahwa masih ada beberapa perusahaan yang mungkin tetap beroperasi, itu tidak menjadi masalah. Proses penegakan hukum ini harus berjalan seiring dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi, agar lapangan pekerjaan masyarakat tidak terganggu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Prasetyo, telah memerintahkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan proses ekonomi di lapangan tetap berjalan meski izin perusahaan dicabut.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terhentinya aktivitas usaha dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di perusahaan tersebut.
Prasetyo menjelaskan, beberapa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang HPH, akan dialihkan aktivitasnya.
Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
"Keputusan ini tidak semata-mata menghentikan kegiatan perusahaan, tapi memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kita juga harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi warga yang terdampak," pungkas Prasetyo.
Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan yang rawan disalahgunakan, sekaligus memperhatikan stabilitas ekonomi lokal.*
Baca Juga:
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia segera ditanga
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Dua warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi tertabra
PERISTIWA
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN