Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah secara resmi mencabut izin perhutanan dari 28 perusahaan di Sumatera pasca-bencana alam besar yang melanda wilayah tersebut.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan peninjauan ulang izin kehutanan.
Baca Juga:Prasetyo Hadi menegaskan, pencabutan izin akan segera ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian terkait.
Langkah-langkah ini bisa berupa penjatuhan sanksi administratif maupun denda kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
"Bahwa masih ada beberapa perusahaan yang mungkin tetap beroperasi, itu tidak menjadi masalah. Proses penegakan hukum ini harus berjalan seiring dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi, agar lapangan pekerjaan masyarakat tidak terganggu," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Prasetyo, telah memerintahkan agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan proses ekonomi di lapangan tetap berjalan meski izin perusahaan dicabut.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terhentinya aktivitas usaha dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di perusahaan tersebut.
Prasetyo menjelaskan, beberapa perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang HPH, akan dialihkan aktivitasnya.
Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
"Keputusan ini tidak semata-mata menghentikan kegiatan perusahaan, tapi memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kita juga harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi warga yang terdampak," pungkas Prasetyo.
Langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan yang rawan disalahgunakan, sekaligus memperhatikan stabilitas ekonomi lokal.*
Baca Juga:
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
