Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG — Satu nyawa melayang di balik proyek penataan lahan di Jalan Alas Arum, Banjar Mekar Sari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.
Longsoran senderan tebing menghantam area kerja Jumat, 23 Januari 2026, sekitar pukul 10.30 WITA, menimpa sejumlah pekerja yang tengah melakukan pekerjaan pondasi cakar ayam.
Saksi mata melaporkan, suara gemuruh terdengar sebelum runtuhnya senderan.Baca Juga:
Dalam kepanikan, para pekerja mencoba menyelamatkan rekan-rekannya tanpa alat keselamatan memadai.
Korban, Farhan, dilarikan ke Rumah Sakit Bali Jimbaran, namun nyawanya tidak tertolong.
Selain korban meninggal, seorang pekerja lain, Joko, mengalami cedera serius akibat tertimbun material.
Tragedi ini menimbulkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam perencanaan konstruksi, pengawasan teknis, dan penerapan standar keselamatan kerja (K3).
Pakar konstruksi menekankan, proyek di tebing dengan kontur ekstrem wajib dilengkapi kajian geoteknik, sistem penahan tebing yang layak, serta prosedur keselamatan ketat.
Dari sisi hukum, peristiwa ini berpotensi menjerat pihak yang bertanggung jawab pada sejumlah pasal:
1. Pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. Pasal 360 KUHP, kelalaian yang menimbulkan luka berat.
3. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tanggung jawab pemberi kerja untuk menjamin keselamatan pekerja.
4. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi standar teknis dan keselamatan.
Kematian Farhan bukan sekadar angka statistik. Ini adalah peringatan keras soal risiko kelalaian di proyek konstruksi.
Aparat penegak hukum diharapkan bertindak cepat dan transparan, menelusuri akar masalah agar tragedi serupa tidak terulang.
Nyawa melayang. Proyek tetap berjalan. Siapa yang bertanggung jawab?*
(dh)
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudh
NASIONAL
NTT Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) memberikan apresiasi terhadap capaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang berb
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang yang diduga menjadi tempat penampungan kendaraan hasil pencurian dan perampokan di ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai masyarakat desa tetap merasakan dampak kenaikan nilai tukar dollar
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan Danantara serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) unt
EKONOMI
JAKARTA Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolahsekolah Indonesia mendapat respons d
NASIONAL
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kerusuhan antar mahasiswa yang berujung pada pembakaran dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI tengah menjadi sorotan publik menyusul munculnya dua perkara hukum yang melibatkan pimpinan maupun mantan pimpinan
POLITIK