Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
DENPASAR —Pengurus Wilayah (PW) Perempuan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Provinsi Bali menggelar talkshow bertajuk "Perkawinan Siri dan Poligami dalam Perspektif Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia serta Dampak Sosialnya" pada Sabtu (24/1/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Melati UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Jalan Hayam Wuruk No. 152, Denpasar, dengan dihadiri sekitar 175 peserta.
Ketua PW Perempuan ICMI Bali, Hj. Sri Subekti, S.H., Sp.N., menyampaikan bahwa isu nikah siri dan poligami masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.Baca Juga:
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih utuh, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026," ujarnya.
Talkshow menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak.
Praktik perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial.
Acara menghadirkan sejumlah narasumber ahli, di antaranya Ketua PP Perempuan ICMI, Dr. Hj. Welya Safitri, M.Si., Ketua KUA Kecamatan Mengwi, H. Nur Achmad Khomeiny, S.Ag., M.Pd.I., serta praktisi hukum M. Zainal Abidin, S.H., CCL., CLI.
Talkshow dipandu Insan A.S., S.Pd.I., M.M., dan dihadiri perwakilan BKOW Bali, Dinas Sosial Provinsi Bali Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, MUI Bali, ICMI Orwil Bali, hingga organisasi kemasyarakatan se-Bali.
Dr. Hj. Welya Safitri menyoroti meningkatnya praktik pernikahan siri, termasuk yang muncul melalui media sosial.
Menurutnya, fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial dan relasi dalam masyarakat, khususnya posisi perempuan dalam perkawinan.
"Perkawinan idealnya dilakukan secara terbuka dan tercatat agar memiliki kejelasan status dan perlindungan hukum. Poligami pun harus dipahami menyeluruh, termasuk syarat dan konsekuensinya," kata Welya Safitri.
Ia menambahkan bahwa praktik nikah siri dan poligami yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan konflik keluarga, stigma sosial, tekanan psikologis, hingga diskriminasi terhadap anak.
PW Perempuan ICMI Bali berharap talkshow ini dapat memberikan pemahaman yang objektif dan mendorong perlindungan lebih baik bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.*
(ad)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN