Prabowo Hadiri Munas NU di Bangkalan Usai Resmikan Jalan Daerah di Jawa Timur
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
BANYUWANGI – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipaksakan kepada sekolah mana pun.
Program ini sifatnya sukarela, dan sekolah berhak menolak jika dinilai tidak membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi MBG bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Korwil, dan Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
"Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya siswanya anak-anak orang yang mampu, ya tidak apa-apa," kata Nanik.
Langkah ini diambil setelah seorang Kepala SPPG mengeluhkan kesulitan memperluas penerima MBG di beberapa sekolah elit dengan ribuan siswa yang menolak program tersebut.
Nanik menegaskan, tujuan program MBG adalah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh gizi yang baik.
Namun, jika sekolah mampu mencukupi kebutuhan gizi siswanya, penolakan terhadap MBG bukan berarti menolak keberhasilan program.
"Pokoknya, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun," ujar Nanik, yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG, yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga.
Sebagai alternatif, Kepala SPPG disarankan untuk menyalurkan MBG ke anak-anak yang lebih membutuhkan, seperti siswa di pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan," kata mantan wartawan senior itu.
Dengan pendekatan ini, BGN berharap program MBG dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.*
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memburu seorang buronan kasus narkotika jaringan Sumatera Uta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilay
NASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan akan menelusuri dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai melakukan ak
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke7 RI Joko Widodo akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Ja
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma
POLITIK
JAKARTA Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta usai aksi demonst
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk periode 202
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Rekaman wawancara Ketua BEM FH Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin kembali viral di media sosial. Dalam rekaman tersebu
NASIONAL