Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
BANYUWANGI – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipaksakan kepada sekolah mana pun.
Program ini sifatnya sukarela, dan sekolah berhak menolak jika dinilai tidak membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi MBG bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Korwil, dan Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (24/1/2026).Baca Juga:
"Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya siswanya anak-anak orang yang mampu, ya tidak apa-apa," kata Nanik.
Langkah ini diambil setelah seorang Kepala SPPG mengeluhkan kesulitan memperluas penerima MBG di beberapa sekolah elit dengan ribuan siswa yang menolak program tersebut.
Nanik menegaskan, tujuan program MBG adalah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh gizi yang baik.
Namun, jika sekolah mampu mencukupi kebutuhan gizi siswanya, penolakan terhadap MBG bukan berarti menolak keberhasilan program.
"Pokoknya, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun," ujar Nanik, yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG, yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga.
Sebagai alternatif, Kepala SPPG disarankan untuk menyalurkan MBG ke anak-anak yang lebih membutuhkan, seperti siswa di pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan," kata mantan wartawan senior itu.
Dengan pendekatan ini, BGN berharap program MBG dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK