Pencabutan Izin 28 Perusahaan Bukan Akhir, Satgas PKH Tegaskan Akan Tertibkan Lebih Banyak Lagi

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan masih akan berlanjut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, Selasa (27/1/2026) di Kantor Kejaksaan Agung.

"Jumlah perusahaan yang ditertibkan tidak terbatas pada 28, karena ini baru capaian awal Satgas yang baru dibentuk 21 Januari 2025. Kami harap seiring waktu, kawasan hutan yang masih banyak pelanggaran akan ditertibkan," ujar Barita.

Baca Juga:

• Solusi Kreatif Pasca-Banjir, PWM Aceh Usulkan Pabrik Bata ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Penertiban ini dilakukan menyusul pencabutan izin usaha 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo, termasuk yang berada di luar wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Lahan hasil penertiban akan dikembalikan ke negara dan dikelola oleh BUMN sesuai jenis usaha masing-masing.

"Kalau berupa perkebunan, akan dikelola Agrinas. Jika tambang, MIND ID akan mengatur pengelolaannya," jelas Barita.

Satgas PKH menegaskan penertiban dilakukan secara tertib untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan dunia usaha, sekaligus menegakkan regulasi demi kepentingan rakyat.

"Jika ada yang menyimpang, bentuk penertiban yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha," tutupnya.*

(d/dh)

Solusi Kreatif Pasca-Banjir, PWM Aceh Usulkan Pabrik Bata ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ahok Sebut Jaksa Bisa Menangkap Banyak Pihak Jika Mau Mengusut

Kapolda Aceh Buktikan Lumpur Sisa Banjir Bisa Pulihkan Ekonomi dan Lingkungan: Jadi Media Tanam, Tanaman Tumbuh Subur!

Sekda Aceh Lantik 201 Kepala Sekolah, Ingatkan Masih Ada 56 Ribu Anak Tak Sekolah: Jika Tak Ditangani, Akan Jadi Bom Waktu

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 27 Januari 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Wagub Sumut dan Mendagri Koordinasi Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana