Prabowo Tegaskan Sikap Indonesia: Jaga Kedaulatan di Laut China Selatan dan Pilih Kerja Sama

JAKARTA- Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali posisi Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan, yang menjadi topik penting dalam pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) di Washington DC, Rabu (13/11/2024). Dalam keterangan persnya, Prabowo menyatakan bahwa meskipun Indonesia menghormati semua pihak terkait klaim di wilayah Laut China Selatan, negara ini akan tetap mempertahankan kedaulatan atas wilayahnya.

Prabowo menjelaskan bahwa Laut China Selatan adalah isu yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden AS. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan lautnya sembari membuka kesempatan kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat.

“Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” ujar Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024).

Menurut Prabowo, Indonesia selalu mengutamakan kerja sama dan kolaborasi, bukannya konfrontasi. Ia menyatakan bahwa negara ini tidak memilih untuk terlibat dalam konflik, melainkan berfokus pada upaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.

“Saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama. Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik,” lanjut Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan semua pihak, khususnya terkait masalah Laut China Selatan. Ia mengingatkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi bisa mendatangkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

“Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” kata Prabowo.

Beberapa hari sebelumnya, pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Indonesia dan China dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing (10/11/2024) sempat menarik perhatian. Salah satu poin dalam pernyataan tersebut menyebutkan tentang kerja sama maritim yang melibatkan kedua negara di Laut China Selatan, termasuk di area yang memiliki klaim tumpang tindih.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi Indonesia terkait klaim “9-dash lines” yang diajukan oleh China di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa pernyataan bersama tersebut tidak berarti Indonesia mendukung klaim tersebut, dan tidak mempengaruhi kedaulatan negara di Laut Natuna Utara.

“Kami ingin menegaskan bahwa kerja sama maritim dengan China ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap klaim ‘9-Dash Lines’. Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982,” demikian keterangan pers dari Kemlu.

Kemlu juga menambahkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas di kawasan Laut China Selatan dan mendorong penyelesaian Code of Conduct (CoC) yang dapat menciptakan perdamaian dan ketertiban di kawasan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa kerja sama dengan China dalam bidang maritim tidak akan mempengaruhi hak berdaulat Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengubah posisinya terkait klaim wilayah Laut China Selatan yang tidak diakui secara internasional.

Indonesia berharap agar kerja sama internasional yang dijalin dengan berbagai negara dapat membantu terciptanya stabilitas regional dan penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif. (JOHANSIRAIT)