BANDUNG - Polemik seputar Kebun Binatang Bandung kembali memanas setelah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berencana melikuidasi operasional kebun binatang yang telah berdiri sejak 1933 itu.
Langkah ini menuai kritik tajam dari pakar hukum dan konservasi karena dinilai mendahului prosedur hukum yang sah.
Baca Juga:
Kebun Binatang Bandung selama ini beroperasi mandiri tanpa subsidi Pemkot. Pendapatan dari tiket dan aktivitas ekonomi turunannya justru menyumbang pemasukan daerah.
Namun pada 6 Agustus 2025, operasional kebun binatang terpaksa berhenti, area dipasangi garis polisi, dan pengelola serta karyawan menghadapi tekanan hukum berlapis.
Persoalan utama terletak pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemkot Bandung yang baru diterbitkan Februari 2025.
SHP ini masih rentan koreksi administratif dan dapat diuji melalui mekanisme gelar perkara di Kementerian ATR/BPN.
Ahli waris, yang menemukan bukti kepemilikan lahan atas nama Raden Ema Bratakusumah, bahkan meminta adu bukti resmi.
Keabsurdan bertambah ketika SHP mengklaim pembelian 12 petok lahan pada 1920-1930 dengan mata uang rupiah-padahal Indonesia belum merdeka pada periode tersebut.
Jika klaim ini benar, maka tindakan pemkot yang mendahului hukum menimbulkan cacat administratif serius.
Di sektor konservasi, upaya pemindahan satwa dan pembekuan izin Yayasan Taman Margasatwa sempat menjadi agenda Pemkot.
Rencana ini akhirnya dibatalkan oleh Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan setelah menyadari bahwa dasar klaim Pemkot belum berkekuatan hukum tetap.
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
