Gugatan MBG di UU APBN 2026 Dicabut, MK Pastikan Perkara Tak Bisa Diajukan Ulang
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT — Pemerintah Kabupaten Langkat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang menyalurkan berbagai bantuan strategis bagi warga terdampak banjir di 16 kecamatan, Sabtu, 31 Januari 2026.
Penyerahan bantuan dipusatkan di Kecamatan Besitang, salah satu wilayah dengan dampak banjir terparah.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap penanganan pascabencana.Baca Juga:
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar bersama delapan anggota komisi lainnya.
Berbagai bantuan disalurkan melalui sejumlah kementerian dan lembaga.
Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan meliputi mobil water treatment, mobil dapur lapangan, kendaraan roda tiga, perahu dan mesin, tenda pengungsi dan tenda keluarga, pompa air, light tower, chainsaw, perangkat Starlink, genset, perlengkapan logistik, toilet portabel, serta alat kebersihan.
BNPB juga menyerahkan satu unit truk serbaguna senilai Rp803 juta.
Selain itu, Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan logistik bencana dan bantuan atensi dengan total nilai Rp461,4 juta.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut menyalurkan paket logistik keluarga serta bantuan pembangunan rumah ibadah Gereja Katolik St Paulus Pangkalan Brandan senilai Rp100 juta.
Kementerian Agama RI juga menyalurkan bantuan masing-masing Rp100 juta kepada Pesantren Nur Asri Abadan Kecamatan Stabat, Pesantren MA Ulumul Quran Kecamatan Stabat, dan Pondok Pesantren Hidayatul Islam Kecamatan Babalan.
Bupati Langkat Syah Afandin mengatakan kehadiran Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan moral sekaligus bantuan konkret bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Ia menyebut bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah, lahan pertanian, serta terhentinya mata pencaharian warga.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK