Surat Perpisahan Bocah SD di NTT Picu Sorotan KPAI, Pemerintah Diminta Tingkatkan Perlindungan Anak

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus tragis seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditemukan tewas gantung diri.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa penyebab kematian anak tersebut harus dipastikan secara menyeluruh.

"Kami memastikan anak korban mendapatkan haknya untuk kepastian penyebab kematian. Ini juga terkait dengan resiliensi anak dan perlindungan hak-hak mereka," kata Diyah saat dihubungi, Rabu (4/2).

Baca Juga:

• Tragedi Anak SD di NTT: DPR Tegaskan Negara Wajib Lindungi Anak dari Beban Kemiskinan dan Tekanan Pendidikan

KPAI menekankan perlunya pendampingan bagi keluarga korban, termasuk melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), agar korban tidak mendapat stigma negatif.

Diyah menambahkan, faktor penyebab anak mengakhiri hidup dapat berasal dari kesehatan mental, pola pengasuhan, ekonomi keluarga, hingga bullying di lingkungan sekolah.

Data KPAI menunjukkan, sepanjang 2025 tercatat 26 kasus anak mengakhiri hidup di Indonesia, dan awal tahun 2026 sudah ada tiga kasus serupa.

Kasus ini bermula ketika polisi menemukan surat tulisan tangan korban, YBR (10), yang ditulis dalam bahasa Bajawa.

Dalam surat itu, korban menyebut ibunya pelit dan menuliskan pesan perpisahan. Kabar yang beredar, korban kecewa karena ibunya tidak mampu membelikan buku tulis dan pena.

Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa, menambahkan, YBR sehari-hari tinggal bersama neneknya.

Malam sebelum kejadian, korban menginap di rumah ibunya untuk meminta uang membeli alat tulis, tetapi permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

KPAI meminta pihak berwenang mendalami semua faktor yang mungkin menjadi penyebab kematian YBR, agar langkah perlindungan terhadap anak di Indonesia dapat lebih optimal.

"Pemerintah sudah koordinasi lintas sektor. Kita perlu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan sosial, psikologis, dan hukum yang memadai," ujar Diyah.*

(d/dh)

KPAI Catat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak di 2025, Pelaku Terbanyak Orang Tua

KPAI Ungkap Motif Siswi SD di Medan Diduga Bunuh Ibu Kandung

Terorisme Digital Mengintai Anak dan Remaja Indonesia

Gus Ipul Jenguk Korban Ledakan SMAN 72: Pemerintah Siapkan Pemulihan Fisik dan Trauma Psikologis

KPAI Minta Polisi Bebaskan Anak Tersangka Kerusuhan dan Usut Dalang di Baliknya

Ratusan Anak Keracunan Program MBG, KPAI: Hentikan Sementara, Perbaiki Sistem Pengawasan