Pemangkasan Belanja Pegawai Maksimal 30%: Pemprov Sumut Pastikan Nasib PPPK Aman
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan persetujuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meminjam dana dari Pemerintah Spanyol.
Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan mitigasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di Indonesia.
Baca Juga:Hal ini diungkapkan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Selasa (3/2/2026).
"Kami baru disetujui Bapak Presiden untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya meningkatkan kesiapan mitigasi bencana hidrometeorologi basah," ujar Suharyanto.Menurut Suharyanto, keterbatasan anggaran BNPB selama ini menjadi kendala utama dalam menjalankan tugas pencegahan bencana.
Setiap tahun, anggaran BNPB untuk mitigasi hanya berkisar antara Rp17 hingga Rp19 miliar, angka yang dinilai sangat minim untuk wilayah se-ekstensif Indonesia.
"Meski terbatas, BNPB tetap memberikan peringatan dini, meski belum optimal. Contohnya, jika curah hujan di Kabupaten Bekasi mencapai 200 mm, kami baru bisa memberi informasi awal, tetapi belum dapat memberi arahan apakah warga perlu mengungsi," jelas Suharyanto.
Dengan adanya dukungan dana dari Spanyol, BNPB menargetkan peningkatan kapasitas sistem peringatan dini, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan tepat waktu untuk evakuasi warga yang terdampak banjir atau tanah longsor.
Program pinjaman ini direncanakan berlangsung hingga 2029 dan akan diluncurkan mulai tahun 2026.
"Semoga dengan bantuan ini, kemampuan BNPB sebagai ujung tombak mitigasi bencana hidrometeorologi basah di Indonesia bisa meningkat secara signifikan," kata Suharyanto.*
(k/dh)
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan Senin
HUKUM DAN KRIMINAL