Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk menerima pinjaman dari Pemerintah Spanyol guna memperkuat kesiapan mitigasi bencana pada 2026.
Pinjaman tersebut difokuskan pada penanganan bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan bencana di Indonesia.Baca Juga:
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa, 3 Februari 2026, ia mengungkapkan alokasi anggaran mitigasi BNPB dalam lima tahun terakhir hanya berkisar Rp17–19 miliar per tahun.
"Anggaran pencegahan atau mitigasi bencana kami relatif sangat terbatas. Padahal risiko bencana hidrometeorologi semakin meningkat," kata Suharyanto.
Menurut dia, keterbatasan anggaran APBN mendorong BNPB mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melalui pinjaman luar negeri.
Dalam lima tahun terakhir, BNPB telah mendapatkan beberapa fasilitas pinjaman yang diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pra-bencana.
"Pinjaman luar negeri ini bukan untuk tanggap darurat, tetapi untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan pencegahan," ujar Suharyanto.
Selain pinjaman Spanyol, BNPB juga memanfaatkan dana siap pakai yang biasanya digunakan saat bencana telah terjadi.
Namun, sebagian dana tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah pascabencana agar lebih siap menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.
Suharyanto menyebut BNPB sebelumnya telah menggunakan pinjaman luar negeri senilai sekitar Rp949 miliar untuk pembangunan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta puluhan kabupaten dan kota, lengkap dengan sistem teknologi informasi dan sarana pendukung.
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL