Pemprov Bali Bersinergi dengan KemenLHK dan Kemenpar Perkuat Penanganan Sampah Laut, Satgas Diminta Siaga Penuh

BADUNG – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, terutama sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti bersih-bersih pantai di Pantai Kedonganan, Jumat (6/2/2026).

Aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di Pantai Kedonganan, Pantai Kelan, dan Pantai Jimbaran merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Baca Juga:

• PKB Tegaskan Dukungan Prabowo Dua Periode, Pembahasan Cawapres Masih Ditunda

Koster meminta Pemerintah Kabupaten Badung membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk penanganan sampah kiriman, dengan kesiagaan penuh setiap hari, khususnya saat musim hujan yang meningkatkan volume sampah.

"Setiap saat harus ada petugas di lokasi. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke TPA. Tidak boleh menunggu menumpuk," tegas Koster.

Ia menambahkan bahwa pengawasan rutin dari provinsi akan memastikan kabupaten/kota lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah.

Aksi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Badung, akademisi Universitas Udayana, komunitas lingkungan, hingga perwakilan kedutaan asing, termasuk Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Bali sebagai etalase pariwisata nasional harus tetap bersih agar citra Indonesia sebagai destinasi wisata global tidak terdampak. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah yang lalai bisa dikenai sanksi pidana sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menambahkan, penanganan sampah di destinasi wisata akan diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.

Menurutnya, partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam aksi bersih-bersih pantai menunjukkan kepedulian nyata terhadap lingkungan, sekaligus menjaga citra Bali sebagai permata pariwisata Indonesia.

Dengan langkah ini, pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa penanganan sampah bukan sekadar agenda sesaat, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjadikan Bali bersih, lestari, dan layak sebagai destinasi wisata kelas dunia.*

(dh)

Prabowo Undang PM Australia Anthony Albanese Hadiri Ocean Impact Summit di Bali Juni 2026

DPRD Binjai Dorong Wali Kota Amir Hamzah Tertibkan Baliho dan Spanduk Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Cuaca Bali Didominasi Hujan Ringan, Bangli Berpotensi Hujan Petir

Universitas Udayana Jadi Pusat Koordinasi Kekayaan Intelektual Bali, Permohonan Paten Naik 34%

Kanwil Kemenkum Bali dan PT TASPEN Denpasar Perkuat Sinergi Jaminan Sosial ASN

Gubernur Koster Tegaskan Bali Harus Bebas Narkoba, Kemenkum Bali Siap Dukung P4GN Lewat Regulasi dan Literasi Hukum