Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
NIAS SELATAN – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nias Selatan pada akhir November 2025 meninggalkan jejak pilu.
Rumah Arotona Gulo, atau Ama Mawar, di Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, nyaris ambruk setelah tanah di bawahnya hanyut terseret longsor.
Dinding rumah masih berdiri, namun pijakan di bawahnya lenyap.Baca Juga:
Sejak saat itu, Ama Mawar menopang sisa bangunan dengan tiang-tiang kayu seadanya.
Tiap malam, ia terjaga, mendengar bunyi-bunyi kecil dari rumahnya yang nyaris roboh. Kekhawatiran terbesar adalah keselamatan anak-anaknya yang masih kecil, apalagi Ama Mawar sudah menjadi duda setelah istrinya meninggal.
"Malam-malam saya hanya bisa berdoa. Tak ada yang menjaga saat saya bekerja," kata Ama Mawar pelan.
Ia tak bisa membaca dan menulis, sehingga proses pengajuan bantuan pemerintah melalui proposal menjadi penghalang besar.
Harapan datang dari tetangga yang peduli, Ama Gracious, mantan anggota Bawaslu Nias Selatan dan mantan dosen Universitas Nias Raya.
Dengan inisiatifnya, Ama Gracious memotret kondisi rumah dan menyusun proposal permohonan bantuan bencana alam untuk Ama Mawar.
Kini, Ama Mawar hanya bisa menunggu. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan agar rumahnya dibangun kembali.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa bukan hanya rumahnya yang rusak parah. Banyak rumah lain di desa itu berada di atas tanah yang telah kehilangan pijakan, menunggu perhatian pemerintah.
Longsor di Hiliofonaluo tidak hanya memindahkan tanah. Ia juga memindahkan nasib warganya—menunjukkan betapa jarak antara bantuan dan mereka yang membutuhkan kadang selebar selembar kertas bernama proposal.*
(dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI