JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta rumah sakit tidak menolak pasien peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tengah nonaktif, khususnya bagi penderita penyakit katastropik.
Ia menegaskan pemerintah akan menegur rumah sakit yang terbukti melakukan penolakan.
"Kalau ada rumah sakit seperti itu, tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu seharusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS," kata Budi usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.Baca Juga:
Budi menyatakan Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Menurut dia, teguran langsung akan diberikan kepada rumah sakit yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit agar tetap memberikan pelayanan kepada pasien PBI nonaktif dengan penyakit katastropik.
Kebijakan itu berlaku segera untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi pasien dalam kondisi darurat atau berisiko tinggi.
Di sisi lain, Kementerian Sosial disebut telah mengeluarkan surat keputusan yang memungkinkan reaktivasi otomatis kepesertaan PBI bagi pasien dengan penyakit katastropik yang berisiko meninggal.
Dengan mekanisme tersebut, pasien tidak perlu lagi mengurus pengaktifan ulang secara manual ke puskesmas atau dinas sosial.
"Sudah otomatis aktif kembali dari pusat," ujar Budi.
Penyakit katastropik umumnya merujuk pada penyakit berbiaya tinggi dan berisiko fatal seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke. Kelompok penyakit ini menjadi salah satu beban pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).*
(d/dh)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
