Pemprov Sumut Imbau Orangtua Berikan Edukasi Anak untuk Tekan Kasus Kekerasan Seksual dan Fisik

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau para orangtua untuk berperan aktif memberikan edukasi, khususnya pendidikan seksual, kepada anak.

Imbauan ini menyusul tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut, di mana 68,8 persen korban adalah anak-anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwanti, mengatakan sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat 1.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Siap Dukung Pemko Medan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Atasi Banjir dan Infrastruktur

Dari jumlah tersebut, 905 korban adalah anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa. "Kondisi ini harus menjadi perhatian serius kita bersama," ujar Dwi, Rabu, 11 Februari 2026.

Data P3AKB Sumut menunjukkan kenaikan kasus dibandingkan 2024 yang tercatat 1.822 kasus.

Kabupaten/kota dengan jumlah kasus tertinggi adalah Gunungsitoli (213 kasus), Kota Medan (197 kasus), dan Kabupaten Asahan (174 kasus).

Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual (775 kasus), diikuti kekerasan fisik (643 kasus), dan psikis (488 kasus).

Selain itu, terdapat kasus penelantaran, trafficking, dan eksploitasi lainnya. Dwi menambahkan, terdapat indikasi kasus child grooming, yaitu aktivitas manipulatif pelaku yang membangun kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual.

"Kasus child grooming tidak terjadi tiba-tiba. Pelaku membangun hubungan, kepercayaan, dan kendali atas anak, hingga korban lebih mempercayai pelaku daripada orangtua," jelas Dwi. Dampak bagi korban antara lain trauma, rasa minder, ketakutan, dan gangguan tumbuh kembang.

Untuk pencegahan, Dinas P3AKB Sumut menekankan pentingnya peran orangtua. Edukasi seksual harus diberikan sesuai usia anak, termasuk pemahaman tentang bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh.

Orangtua juga diimbau menjalin komunikasi terbuka agar anak merasa aman melapor jika menghadapi masalah.

"Pengawasan orangtua sangat dibutuhkan, mulai dari teman bersahabat hingga lingkungan bermain. Orangtua harus menjadi tempat aman bagi anak agar tidak mencari perlindungan kepada orang lain," tambah Dwi.

Pihak P3AKB Sumut juga memastikan respons cepat terhadap laporan kasus, termasuk visum, konseling psikologis, dan pendampingan hukum.

"Predator harus dihentikan. Kami tegas akan melakukan pendampingan hukum agar si pelaku mendapatkan sanksi sesuai aturan, karena jika dibiarkan, generasi bangsa akan rusak," tegasnya.*

(dh)

DPRD Sumut Siap Dukung Pemko Medan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Atasi Banjir dan Infrastruktur

Dua Kepala Dinas Pemprov Sumut Resmi Mundur, Apa Alasannya?

Konferensi Wilayah XVI HIMMAH Sumut Digelar di Asahan

Merasa Belum Maksimal, Kadis PUPR Sumut Hendra Darmawan Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Strategis

Sinergi Pemerintah dan KTNA: Strategi Gubernur Bobby Nasution Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Sumut

Belasan Anak di Asahan Diduga Dicabuli Pemuka Agama, Anggota DPR Minta Polisi Tindak Tegas dan Lindungi Korban