Pangdam I/BB: 353 Koperasi Desa di Sumut Sudah Siap Jalan, Tambahan 2.030 Unit Dibangun Juli 2026
MEDAN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ya
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN — Rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2025, yang digelar pada Senin pagi (30/3/2026), diwarnai dengan ketegangan antara anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dan Wali Kota Letnan Dalimunthe.
Perdebatan memanas setelah Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Fajar Dalimunthe, mengungkapkan temuan mengenai ketidaksesuaian data korban bencana alam yang tercatat dalam laporan.
Menurut Fajar Dalimunthe, setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan, dia mendapati adanya kesalahan dalam pendataan korban bencana.Baca Juga:
Data tersebut, yang digunakan untuk penerima bantuan bencana alam, dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Selain itu, ditemukan juga adanya kepala lingkungan (Kepling) yang terdaftar sebagai penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima.
"Beberapa penerima bantuan bencana alam ternyata tidak sesuai dengan kerusakan rumah yang mereka alami. Bahkan, beberapa Kepling juga tercatat sebagai penerima bantuan, padahal mereka tidak layak," ujar Fajar, menanggapi laporan yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut.
Fajar Dalimunthe menambahkan, data yang salah ini menjadi sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar penerima bantuan hunian tetap (Huntap) dari pemerintah pusat.
Menanggapi tudingan tersebut, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dengan tegas membantah adanya kesalahan data.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan bahwa data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah diverifikasi dan dipastikan akurat melalui peninjauan lapangan oleh OPD terkait, seperti BPBD dan Dinas Sosial.
"Saya pastikan data korban bencana yang kami miliki sudah akurat dan tidak ada yang salah," tegas Wali Kota Dalimunthe dengan nada tinggi dari meja pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan.
Namun, Wali Kota juga meminta agar masalah ini tidak dibawa menjadi perdebatan dalam sidang paripurna yang seharusnya menjadi forum untuk pembahasan yang konstruktif.
"Mari kita duduk bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membicarakan permasalahan ini, dan jangan kita jadikan debat kusir dalam sidang paripurna ini," kata Letnan Dalimunthe.
MEDAN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ya
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak menghadiri peresmian Koperasi Desa/
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai rendahnya tingkat kesejahteraan hakim di Indonesia berpotensi membuka ruang
NASIONAL
TUBAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan Kodam I/Bukit Barisan dalam memper
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri peresmian operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jalan Liz
PEMERINTAHAN
NGANJUK Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 20.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai beroper
EKONOMI
JAKARTA Perwira tinggi TNI Angkatan Udara Budhi Achmadi bersama istrinya, Lulu Achmadi, merayakan momen pernikahan perak ke25 dalam sua
SOSOK
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia kini memiliki sovereign wealth fund (SWF) atau dana kekayaan negara yang masuk lim
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui jaringan Koperasi
EKONOMI