Prabowo Kumpulkan Menteri Ekonomi di Danantara, Soroti Arah Kebijakan 2026

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Februari 2026.

Agenda tersebut mempertemukan jajaran menteri koordinator, menteri teknis, serta pimpinan lembaga pengelola investasi negara untuk membahas proyeksi dan tantangan ekonomi nasional ke depan.

Prabowo tiba sekitar pukul 14.30 WIB.

Baca Juga:

• Entaskan Kemiskinan, Presiden Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Rakyat

Ia didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Investasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani. Turut hadir COO Danantara Dony Oskaria dan CIO Danantara Pandu Sjahrir.

Sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis juga terlihat menghadiri forum tersebut, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Forum tersebut disebut akan mengulas kondisi ekonomi nasional secara terbuka, termasuk peluang investasi, stabilitas fiskal, serta strategi menjaga pertumbuhan di tengah dinamika global.

COO Danantara Dony Oskaria sebelumnya memastikan kehadiran presiden dalam agenda tersebut.

Indonesia Economic Outlook 2026 menjadi salah satu forum strategis awal tahun yang dinilai penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi.

Kehadiran presiden bersama para pembuat kebijakan sektor riil dan keuangan menandai sinyal konsolidasi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyatakan optimistis terhadap prospek ekonomi nasional, meskipun tantangan global—mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketidakpastian geopolitik—masih membayangi.

Forum ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pandangan antara pemerintah dan pengelola investasi negara dalam merumuskan arah kebijakan 2026.*

(d/dh)