Ratusan Massa Tolak Putusan Pailit PT Dua Kuda Indonesia, Nilai Perusahaan Masih Solven
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN — Ratusan nelayan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana reklamasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Jumat, 13 Februari 2026.
Mereka menilai proyek tersebut berpotensi mengganggu aktivitas melaut dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.
Aksi yang diikuti nelayan dari berbagai kelompok itu dipusatkan di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Gabion.Baca Juga:
Massa yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) membawa spanduk penolakan dan menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam tuntutannya, para nelayan menolak rencana penimbunan dan pelebaran alur keluar-masuk kapal yang menjadi bagian dari proyek reklamasi.
Mereka khawatir perubahan kontur perairan akan mempersempit ruang tangkap ikan, mengganggu jalur pelayaran kapal kecil, serta berdampak pada nelayan kerang yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Ketua KNTI Sumatera Utara, M. Isa Basir, mengatakan nelayan tidak menolak pembangunan, namun meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.
"Kalau tuntutan ini tidak didengar, kami siap melanjutkan aksi ke tingkat yang lebih tinggi," ujarnya dalam orasi.
Aksi sempat memanas ketika terjadi pembakaran sampan di depan kantor PPSB.
Aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan memadamkan api dan mengamankan situasi agar tidak meluas.
Perwakilan PPSB kemudian menerima sepuluh orang perwakilan nelayan untuk melakukan dialog di aula kantor pelabuhan.
Dalam pertemuan itu, pihak pelabuhan menyatakan akan menyampaikan aspirasi nelayan kepada pimpinan yang saat ini berada di Jakarta serta membuka ruang komunikasi lanjutan.
JAKARTA Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak putusan pailit terhadap PT Dua Kuda Indonesia. Mereka menilai, keputusan ter
PERISTIWA
MEDAN Heliyanto, pejabat pengadaan barang dan jasa (PPK) pada Satker BBPJN Sumut, divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGAH Sebuah video yang menunjukkan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Datu Beru, Aceh Tengah, sedang berjoget saat melakukan
PERISTIWA
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahma
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Rasa kecewa masyarakat Kabupaten Batu Bara, khususnya di Kecamatan Talawi, kian memuncak akibat lambannya penanganan sampah ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke7, Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, pi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Anjas Asmara resmi dilantik sebagai Camat Sabak Timur oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, menggantikan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatatkan kenaikan signifikan pada beb
EKONOMI