Nelayan Belawan Kepung Kantor Pelabuhan, Desak Penghentian Reklamasi yang Dinilai Merugikan Ekonomi Rakyat

MEDAN — Ratusan nelayan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana reklamasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Jumat, 13 Februari 2026.

Mereka menilai proyek tersebut berpotensi mengganggu aktivitas melaut dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

Aksi yang diikuti nelayan dari berbagai kelompok itu dipusatkan di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Gabion.

Baca Juga:

• Pemko Medan dan Walubi Sepakati Perayaan Imlek 2577 Kongzili Bertepatan Ramadan, Dimulai Usai Salat Tarawih

Massa yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) membawa spanduk penolakan dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Dalam tuntutannya, para nelayan menolak rencana penimbunan dan pelebaran alur keluar-masuk kapal yang menjadi bagian dari proyek reklamasi.

Mereka khawatir perubahan kontur perairan akan mempersempit ruang tangkap ikan, mengganggu jalur pelayaran kapal kecil, serta berdampak pada nelayan kerang yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.

Ketua KNTI Sumatera Utara, M. Isa Basir, mengatakan nelayan tidak menolak pembangunan, namun meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.

"Kalau tuntutan ini tidak didengar, kami siap melanjutkan aksi ke tingkat yang lebih tinggi," ujarnya dalam orasi.

Aksi sempat memanas ketika terjadi pembakaran sampan di depan kantor PPSB.

Aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan memadamkan api dan mengamankan situasi agar tidak meluas.

Perwakilan PPSB kemudian menerima sepuluh orang perwakilan nelayan untuk melakukan dialog di aula kantor pelabuhan.

Dalam pertemuan itu, pihak pelabuhan menyatakan akan menyampaikan aspirasi nelayan kepada pimpinan yang saat ini berada di Jakarta serta membuka ruang komunikasi lanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan proyek reklamasi tersebut.

Nelayan meminta pemerintah pusat maupun daerah memastikan setiap kebijakan pembangunan di kawasan pesisir tidak mengorbankan keberlangsungan ekonomi masyarakat tradisional.*

(mi/dh)

Tawuran di Belawan Picu Kekhawatiran Warga, Wakil Ketua DPRD Sumut Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

Pemko Medan Teken Kesepakatan Strategis dengan Kejaksaan Medan dan Belawan untuk Kawal Pembangunan Berbasis Integritas

Polisi Tangkap Pelaku Tawuran Penembak Flare SOS yang Tewaskan Pedagang di Belawan

Dua Terdakwa Perantara Jual Beli Sabu 35,9 Kg Dituntut Hukuman Mati, Kasus BNNP Sumut Jadi Sorotan Publik

Ayah Tiri di Medan Diduga Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Tiga Anak Perempuannya Sejak 2024, Polisi Amankan Pelaku

Purbaya ‘Obrak-abrik’ Bea Cukai: Tergantung Doa Pegawai Malam Ini