NEW YORK – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina yang dinilai melanggar hukum internasional dan menghambat upaya perdamaian jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas situasi Timur Tengah, termasuk Palestina, pada Rabu (18/2) waktu setempat.
Menurut Sugiono, pendudukan Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB, termasuk Resolusi 2334 yang menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah tersebut adalah ilegal.Baca Juga:
Sugiono menyoroti keputusan Israel baru-baru ini untuk mendaftarkan lahan di wilayah pendudukan, terutama Area C di Tepi Barat, sebagai properti negara.
Tindakan ini, kata Sugiono, berpotensi membuka peluang bagi penyitaan tanah warga Palestina yang tidak dapat membuktikan kepemilikan properti mereka.
"Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi hukum di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan," ujar Sugiono.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam hak milik warga Palestina tetapi juga memperkecil ruang perdamaian yang semakin sulit dicapai.
Menurut Sugiono, kebijakan pendaftaran tanah tersebut berisiko mendorong aneksasi de facto oleh Israel atas wilayah Palestina, sehingga semakin mempersempit kemungkinan solusi dua negara (two-state solution).
"Langkah sepihak ini jelas tidak dapat diterima, dan ini adalah bentuk sistematis dari upaya untuk mengerdilkan ruang perdamaian," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa status historis dan hukum wilayah Palestina tidak bisa diubah melalui kebijakan sepihak yang dilakukan oleh negara pendudukan tanpa memperhatikan hak-hak sah rakyat Palestina.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Sugiono mengungkapkan pentingnya keselarasan antara kerja Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace (BoP) dalam upaya mendorong perdamaian Palestina.
Indonesia, yang menjadi bagian dari BoP bersama negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, menekankan bahwa keberhasilan upaya perdamaian tidak akan tercapai jika terdapat perbedaan pendekatan antara keduanya.
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam rapat perdana Dewan
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), berinisial ED, ditetapkan sebagai tersangk
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan kunjungan ke Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Suasana khidmat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah ternoda oleh aksi bentrokan yang melibatkan puluhan pemuda di Jalan
PERISTIWA
MEDAN Memasuki malam kedua bulan suci Ramadhan, Ustad Masdian mengingatkan jamaah tentang empat golongan orang yang meraih kesuksesan di
AGAMA
NEW YORK Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia dengan tegas mengecam pendudukan Israel di Tepi Barat Palest
NASIONAL
JAKARTA Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kunco
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provi
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satlantas Polres Padangsidimpuan, Polda Sumatera Utara, mengantisipasi terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan lalu
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima alira
HUKUM DAN KRIMINAL
