Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
TAPANULI SELATAN – Dugaan interogasi oleh sekuriti PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJ Agri Siais) terhadap sejumlah karyawan di lokasi perkebunan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sorotan publik.
Interogasi yang dilaporkan didampingi anggota Brimob Sipirok ini diduga diikuti pemecatan sepihak terhadap beberapa karyawan pada 23 Februari 2026.
Berdasarkan informasi dari sumber anonim yang dikonfirmasi Lesmanan H, interogasi dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.Baca Juga:
"Wewenang penyidikan hanya berada pada pihak berwenang, seperti kepolisian, sesuai KUHAP," ujar sumber tersebut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan klarifikasi terkait kehadiran anggota Brimob apakah merupakan tugas resmi atau tidak.
Dugaan Pelanggaran Konstitusi dan UU
Pengamat hukum menilai, tindakan perusahaan berpotensi melanggar beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain:
- Pasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum dan perlakuan adil. Pemecatan sepihak tanpa prosedur melanggar prinsip ini.
- Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa dan martabat dijaga. Interogasi dengan intimidasi dapat menyalahi ketentuan ini.
- Pasal 28E ayat (3): Hak berserikat dilindungi konstitusi; pemecatan karena aktivitas serikat pekerja merupakan pelanggaran.
Selain itu, dugaan pelanggaran hukum lainnya mencakup:
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 153, yang mengatur prosedur pemecatan sah.
- KUHAP Pasal 52, melarang pengambilan keterangan dengan paksaan.
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang melindungi aktivitas serikat pekerja.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL