SP3 Kasus Ijazah Jokowi Diterbitkan, Rismon Sianipar: Sudah Bisa Tidur Nyenyak
JAKARTA Rismon Sianipar mengaku merasa lega setelah penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) da
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Dugaan interogasi oleh sekuriti PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJ Agri Siais) terhadap sejumlah karyawan di lokasi perkebunan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi sorotan publik.
Interogasi yang dilaporkan didampingi anggota Brimob Sipirok ini diduga diikuti pemecatan sepihak terhadap beberapa karyawan pada 23 Februari 2026.
Berdasarkan informasi dari sumber anonim yang dikonfirmasi Lesmanan H, interogasi dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.Baca Juga:
"Wewenang penyidikan hanya berada pada pihak berwenang, seperti kepolisian, sesuai KUHAP," ujar sumber tersebut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan klarifikasi terkait kehadiran anggota Brimob apakah merupakan tugas resmi atau tidak.
Dugaan Pelanggaran Konstitusi dan UU
Pengamat hukum menilai, tindakan perusahaan berpotensi melanggar beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain:
- Pasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum dan perlakuan adil. Pemecatan sepihak tanpa prosedur melanggar prinsip ini.
- Pasal 28I ayat (1): Hak untuk tidak disiksa dan martabat dijaga. Interogasi dengan intimidasi dapat menyalahi ketentuan ini.
- Pasal 28E ayat (3): Hak berserikat dilindungi konstitusi; pemecatan karena aktivitas serikat pekerja merupakan pelanggaran.
Selain itu, dugaan pelanggaran hukum lainnya mencakup:
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 153, yang mengatur prosedur pemecatan sah.
- KUHAP Pasal 52, melarang pengambilan keterangan dengan paksaan.
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, yang melindungi aktivitas serikat pekerja.
JAKARTA Rismon Sianipar mengaku merasa lega setelah penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA