JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.
Kesepakatan ini muncul dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU SDI yang digelar pada Rabu, 15 April 2026.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, pembentukan badan tersebut menjadi salah satu opsi penguatan tata kelola data nasional yang tengah dibahas dalam RUU tersebut.Baca Juga:
"Sebelum dari tim TA, saya memberikan masukan bahwa kita telah sepakat ada satu badan yang melakukan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia," ujar Bob dalam rapat Panja.
Bob menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia nantinya akan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari kantor SDI hingga berbagai komponen pengelolaan data.
"Saya pikir penyelenggara SDI terdiri atas kantor SDI, pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data," kata dia.
Menurut Bob, posisi koordinator Satu Data Indonesia dalam konsep yang sedang dibahas dinilai sudah menyerupai sebuah badan tersendiri.
Karena itu, pembentukan badan khusus menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
"Koordinator SDI ini sudah menyerupai badan Satu Data Indonesia," ujarnya.
Bob menambahkan, pembahasan RUU SDI masih akan merumuskan lebih lanjut bentuk kelembagaan badan tersebut, termasuk apakah akan berdiri sendiri atau berada di bawah kementerian tertentu.
"Maka nanti penjelasannya badan SDI adalah suatu badan. Berarti ini bukan menteri," kata dia.
RUU Satu Data Indonesia merupakan usul inisiatif DPR yang bertujuan menyatukan dan menyinkronkan data lintas kementerian dan lembaga.
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan rehabilitasi Rumah Dinas Wali Kota Medan yang berada di Jalan Sudirman. Proyek terse
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
PEMERINTAHAN
MEDAN Sejumlah kader akar rumput PDI Perjuangan Kota Medan menyatakan dukungan terhadap rencana sejumlah senior partai yang akan menemui
POLITIK
JAKARTA Persetujuan Rapat Paripurna DPR RI terhadap proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri halal global. Dengan jumlah pend
EKONOMI
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasara
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bilal mayyit memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususny
PEMERINTAHAN
