IDAI Desak Penghentian Kasus Keracunan MBG: Enough Is Enough, Jangan Ada Lagi Korban Anak
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MB
KESEHATAN
JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.
Kesepakatan ini muncul dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU SDI yang digelar pada Rabu, 15 April 2026.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, pembentukan badan tersebut menjadi salah satu opsi penguatan tata kelola data nasional yang tengah dibahas dalam RUU tersebut.Baca Juga:
"Sebelum dari tim TA, saya memberikan masukan bahwa kita telah sepakat ada satu badan yang melakukan proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia," ujar Bob dalam rapat Panja.
Bob menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia nantinya akan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari kantor SDI hingga berbagai komponen pengelolaan data.
"Saya pikir penyelenggara SDI terdiri atas kantor SDI, pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data," kata dia.
Menurut Bob, posisi koordinator Satu Data Indonesia dalam konsep yang sedang dibahas dinilai sudah menyerupai sebuah badan tersendiri.
Karena itu, pembentukan badan khusus menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
"Koordinator SDI ini sudah menyerupai badan Satu Data Indonesia," ujarnya.
Bob menambahkan, pembahasan RUU SDI masih akan merumuskan lebih lanjut bentuk kelembagaan badan tersebut, termasuk apakah akan berdiri sendiri atau berada di bawah kementerian tertentu.
"Maka nanti penjelasannya badan SDI adalah suatu badan. Berarti ini bukan menteri," kata dia.
RUU Satu Data Indonesia merupakan usul inisiatif DPR yang bertujuan menyatukan dan menyinkronkan data lintas kementerian dan lembaga.
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendesak pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MB
KESEHATAN
MEDAN Direktur MATA Pelayanan Publik (PP) Abyadi Siregar mempertanyakan tindaklanjut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait lap
POLITIK
TAPANULI TENGAH Konflik antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu dinyatakan selesai. Masinton menyambut baik dim
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan peran seorang guru SMA di Tasikmalaya sebagai koordinator pengepul cal
NASIONAL
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terjadi kasus
KESEHATAN
JAKARTA Roy Suryo akan menjalani sidang perdana pokok perkara terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN)
NASIONAL
BANDA ACEH Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh menggelar doa dan zikir bersama untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hilang di seki
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjatuhkan sanksi demosi selama lima tahun terhadap Brigadir Iman Syahputra Harefa, personel Polsek Medan Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Polres Karo meningkatkan penanganan kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utar
NASIONAL
MEDAN Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus dua pria yang diduga menjadi pengedar sekaligus bandar sabu di Jalan Bilal, Kecamatan Meda
HUKUM DAN KRIMINAL