TAPANULI TENGAH - Konflik antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu dinyatakan selesai. Masinton menyambut baik dimulainya kembali pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tapteng 2027 dan menekankan pentingnya kebersamaan, terutama dalam penanganan bencana.
"Hari ini kan butuh kebersamaan, jangan dipolitisasilah bencana itu, semuanya kan urusan kemanusiaan bencana ini," kata Masinton, Jumat (11/9/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite mengatakan konflik antara DPRD dan Pemkab Tapteng berakhir setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kedua pihak menurunkan ego masing-masing.Baca Juga:
Menurut Masinton, pembahasan anggaran harus dilakukan berdasarkan data dan argumentasi yang masuk akal. Dia juga menilai kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan secara objektif dan bukan didorong kepentingan tertentu.
"Baguslah artinya kan kerja itu harus berbasis data, kritik juga berbasis data, logis, bukan karena kebencian, bukan karena mengganggu atau menghalangi," ujarnya.
Masinton mengatakan sebagian besar permintaan DPRD sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Tapteng. Dari 10 poin yang diajukan DPRD, menurutnya sembilan di antaranya telah terangkum dalam program pemerintah daerah.
Namun, Masinton menolak apabila permintaan tersebut berupa pembagian uang tunai Rp123 miliar kepada korban bencana. Dia menyebut penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) harus sesuai dengan peruntukannya.
"Semuanya itu sudah terangkum dalam program kita, kecuali kalau mereka minta Rp123 miliar dibagi tunai (ke korban bencana) itu kan jadi masalah, peruntukan TKD bukan itu," katanya.
Satu poin lain yang masih menjadi persoalan adalah usulan melanjutkan pembangunan Kantor Bupati Tapteng. Masinton mengatakan proyek tersebut dalam dokumen yang dimilikinya tidak tercantum sebagai pekerjaan tahun jamak atau multiyears.
Dia juga menyebut pembangunan tersebut berpotensi melewati masa jabatan kepala daerah sehingga pihaknya masih berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Seperti Kantor Bupati kan dalam dokumen tidak kita lihat pekerjaan itu multiyears atau tahun jamak dan itu melampaui masa jabatan kepala daerah, sehingga kita minta pertimbangan Kemendagri agar tidak ada kendala nantinya," tuturnya.
Sementara itu, Joneri sebelumnya menyebut DPRD mengajukan 10 poin kepada Pemkab Tapteng. Beberapa di antaranya berkaitan dengan hak-hak DPRD seperti tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan dan perjalanan dinas.
TAPANULI TENGAH Konflik antara DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Masinton Pasaribu dinyatakan selesai. Masinton menyambut baik dim
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan peran seorang guru SMA di Tasikmalaya sebagai koordinator pengepul cal
NASIONAL
MEDAN Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah terjadi kasus
KESEHATAN
JAKARTA Roy Suryo akan menjalani sidang perdana pokok perkara terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN)
NASIONAL
BANDA ACEH Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh menggelar doa dan zikir bersama untuk mendoakan keselamatan lima jurnalis yang hilang di seki
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjatuhkan sanksi demosi selama lima tahun terhadap Brigadir Iman Syahputra Harefa, personel Polsek Medan Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Polres Karo meningkatkan penanganan kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utar
NASIONAL
MEDAN Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus dua pria yang diduga menjadi pengedar sekaligus bandar sabu di Jalan Bilal, Kecamatan Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) berhasil mengoptimalkan Sumur Sepinggan V7 yang telah beroperasi di lapangan migas m
EKONOMI
JAKARTA Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wening Udasmoro menjelaskan cara melakukan verifi
NASIONAL
