Gratifikasi dan Suap di Bea Cukai, KPK Tetapkan Budiman Bayu Prasojo Tersangka
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait duga
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan satu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Jembrana dalam Pergantian Antar Waktu (PAW).
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, di Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Dalam arahannya, Eem Nurmanah menekankan posisi strategis PPNS sebagai pintu gerbang pencarian kebenaran materiil dalam proses penyidikan.Baca Juga:
"PPNS harus menjaga profesionalisme, menguasai hukum formil dan materil, serta berani mengambil sikap dalam menegakkan hukum," tegas Eem.
Kakanwil juga mengingatkan agar PPNS bekerja independen dari pengaruh politik, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mengutamakan perlindungan masyarakat dalam menjalankan tugas.
Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, khususnya POLRI, tetap harus berjalan sesuai hierarki dan ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, kepada anggota MPDN Kabupaten Jembrana yang baru dilantik, Eem Nurmanah menekankan pentingnya menjaga marwah jabatan notaris melalui pelaksanaan tugas yang adil, jujur, dan tidak berpihak.
Peran Majelis Pengawas Daerah menjadi krusial dalam memastikan setiap notaris menjalankan profesinya sesuai kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pelantikan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam memperkuat fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah Bali.
Dengan penguatan kapasitas PPNS dan MPDN, masyarakat diharapkan mendapatkan kepastian hukum lebih efektif dan transparan, sementara aparatur hukum semakin profesional dalam menjalankan amanah negara.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Budiman Bayu Prasojo, terkait duga
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kinerja Guru Sertifikasi pada Satuan Pend
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dua ibu terdakwa kasus berbeda bersimpuh di hadapan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, usai rapat dengar pendapat umum di Gedun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan alasan kunjungan Jaksa Agung Republik In
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Pasar Murah 2026 untuk membantu masyar
EKONOMI
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima kunjungan Wakil Ketua I Yayasan Santo Thomas, Drs.
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi tinggi kepada Aldino, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam rangka target Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dana hibah senilai 2,49 juta dolar AS atau sekitar Rp41,96 miliar dari Pemerintah Amer
EKONOMI